.webp)
Di tengah tantangan ekonomi dan gempuran informasi yang tak selalu benar, puluhan pedagang Pasar Benteng Pancasila Kota Mojokerto memilih berdiri di barisan depan menjaga kestabilan harga dan keamanan lingkungan. Bagi mereka, menjaga harga tetap wajar bukan hanya soal bisnis, tetapi bentuk nyata kontribusi terhadap kestabilan daerah dan kesejahteraan bersama.
Dipimpin oleh Ketua Perkumpulan Pedagang, Mardi Bima Sakti, para pedagang ini tak sekadar berdagang. Mereka menjadi mitra strategis pemerintah dalam melawan inflasi, menolak hoaks, dan menciptakan suasana pasar yang aman dan kondusif bagi semua kalangan.
"Seperti menjaga harga jual yang wajar, menghindari penimbunan barang dan memastikan kelancaran distribusi. Selain itu, pedagang juga dapat berpartisipasi dalam operasi pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga," kata Mardi dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai, pedagang pasar merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pedagang memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.
Maka dari itu, untuk memaksimalkan peran pedagang terhadap perekonomian, ia bersama 50 pedagang di Mojokerto harus dapat bekerja sama dan mendukung semua kebijakan pemerintah. Sehingga tujuan bersama yaitu meningkatkan perekonomian dapat tercapai.
"Kita harus percaya semua kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan ekonomi atau pendapatan masyarakat dan untuk menjaga stabilitas kamtibmas di masyarakat, harus menjadi contoh dalam menjaga stabilitas kamtibmas sehingga diharapkan juga nanti akan diikuti oleh seluruh masyarakat Jatim, khususnya di Kota Mojokerto," ujarnya.
Selain itu, ia meminta kelompok pedagang beserta masyarakat untuk tetap menjaga kekompakan dan tidak mudah terprovokasi isu hoax atau berita negatif yang sengaja disebarkan oleh oknum atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah dengan tujuan mengganggu stabilitas kamtibmas serta menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Dengan begitu, situasi tetap aman dan kondusif serta tidak mengganggu pertumbuhan perekonomian.
"Kami berpesan agar lebih bijak dalam menyikapi pemberitaan yang beredar di media massa maupun media sosial. Jangan sampai kita terpancing isu-isu hoax yang dapat memicu perpecahan antar pelaku usaha maupun masyarakat," imbuhnya.
(pfr/hil)
