Dukung Ekonomi Desa, Pemkab Ponorogo Diganjar Rp 2 M dari Pemprov Jatim

Dukung Ekonomi Desa, Pemkab Ponorogo Diganjar Rp 2 M dari Pemprov Jatim

Charolin Pebrianti - detikJatim
Senin, 07 Jul 2025 23:15 WIB
Gubernur Khofifah memberikan bantuan ke Pemkab Ponorogo secara simbolis
Gubernur Khofifah memberikan bantuan ke Pemkab Ponorogo secara simbolis (Foto: Dok. Istimewa)
Ponorogo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mendapat kucuran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2 miliar. Bantuan ini merupakan bentuk apresiasi atas gerak cepat Pemkab membentuk Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan.

Langkah sigap ini menjadikan Ponorogo sebagai kabupaten tercepat kedua se-Jawa Timur dalam mendukung program nasional pemberdayaan ekonomi desa melalui koperasi.

"Ini tidak lepas dari arahan Kang Giri (Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko). Juga berkat bantuan seluruh camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Ponorogo," ujar Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkum) Ponorogo, Ringga Dwi Heri Irawan, Senin (7/7/2025).

Ringga menyebut, pembentukan koperasi dilakukan secara maraton sejak awal tahun. Disperdagkum mengawal langsung pembentukan Koperasi Merah Putih di 307 desa dan kelurahan dengan target waktu ketat.

"Yang jelas targetnya semua desa dan kelurahan harus terbentuk Koperasi Merah Putih," tegas Ringga yang juga mantan Camat Badegan.

Ringga mengungkapkan, musyawarah desa khusus untuk pembentukan koperasi telah tuntas pada April lalu. Memasuki pekan pertama Mei, seluruh koperasi langsung didaftarkan ke notaris. Kini, seluruh Koperasi Merah Putih di wilayah 21 kecamatan di Ponorogo sudah berbadan hukum.

"Kita menjadi yang tercepat kedua dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Istilahnya paling responsif," jelasnya.

Ringga menegaskan, setelah koperasi terbentuk, peran Disperdagkum tidak berhenti begitu saja. Pihaknya kini mendorong sinergi antara koperasi dan badan usaha milik desa (BUMDes) agar bisa saling menguatkan.

"Munculnya Koperasi Merah Putih tidak akan meminggirkan keberadaan BUMDes. Justru bisa bekerja sama dalam memutar roda perekonomian di tingkat desa atau kelurahan," tuturnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Jatim pun mengalokasikan dana sebesar Rp 2 miliar untuk mendukung operasional koperasi di Ponorogo.

"Bantuan tersebut ditujukan untuk biaya operasional koperasi ketika telah diresmikan. Kapan peresmiannya? Kami masih menunggu instruksi dari pusat," pungkas Ringga.


(auh/abq)


Hide Ads