.webp)
Pemerintah tengah berupaya mempercepat pemulangan jemaah haji ke Tanah Air. Dengan menambah slot penerbangan, sekaligus memaksimalkan penggunaan Bandara Taif di Arab Saudi.
Hal ini disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Prof Muhadjir Effendy saat mengunjungi Bandara Taif dan Kampung Haji Indonesia yang rencana dibangun di Arab Saudi.
Menurut Muhadjir, Bandara Taif dinilai sangat potensial karena memiliki dua runway yang dapat menampung pesawat berbadan besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu jaraknya yang hanya sekitar 70 km dari Makkah juga bagus. Apalagi bandara ini beropreasi 24 jam penuh dengan dukungan 11 maskapai.
"Jika bisa ditambah 10 slot penerbangan per hari, ini akan mempercepat proses pemulangan jemaah dan mengurangi masa tinggal yang selama ini membebani biaya haji," tegas Muhadjir kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).
Dalam kesempatan itu, Muhadjir juga menyinggung soal rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah. Dimana merupakan bagian dari diplomasi haji sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto.
Muhadjir menyampaikan, bahwa visi Presiden Prabowo agar penyelenggaraan haji tidak hanya dimaknai sebagai ibadah spiritual.
Namun juga sebagai peluang membangun ekosistem ekonomi global umat Islam. Sekaligus menjadi momentum membangun pusat tahunan antar negara Islam.
"Kampung Haji dapat menjadi titik awalnya. Pemerintah juga berhati-hati dalam memilih investor dan kemungkinan Juli ini, Presiden akan bertemu dengan Raja Salman," tambahnya.
Sementara terkait pelaksanaan haji 2025, Muhadjir mengatakan bahwa secara umum semua berjalan baik. Tentu ada beberapa tantangan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dari Arab Saudi.
Namun ia menilai bahwa Indonesia sudah menyesuaikan diri dengan baik. Ini menjadi bukti bahwa kualitas pengelolaan haji Indonesia cukup mumpuni.
Salah satu perubahan besar adalah sistem syarikah yang kini bertambah dari satu menjadi delapan, sementara sistem haji Indonesia masih berbasis kloter.
Hal ini menuntut adaptasi cepat dari tim dan petugas haji Indonesia. Di sisi lain Muhadjir juga menyoroti distribusi makanan siap saji untuk jemaah.
Muhadjir memberikan masukan agar distribusi makanan dilaksanakan bukan berbasis kelompok karena ditakutkan menimbulkan ketimpangan. "Namun sebaiknya diberikan berdasarkan nama," pungkasnya.
(auh/irb)
