Pemprov Jatim Siapkan Relokasi dan Bangun Jembatan di Trenggalek

Pemprov Jatim Siapkan Relokasi dan Bangun Jembatan di Trenggalek

Faiq Azmi - detikJatim
Kamis, 12 Jun 2025 17:20 WIB
Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto
Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto (Foto: Faiq Azmi/detikJatim)
Trenggalek -

Kerusakan infrastruktur secara masif akibat bencana banjir dan tanah longsor terjadi di Trenggalek. Untuk mengatasi penanganan infrastruktur yang terdampak, pemerintah daerah mengajukan bantuan ke provinsi.

Pemprov Jatim buka suara. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto memastikan Pemprov telah turun tangan membantu relokasi pasca bencana di Trenggalek.

"Yang pasti kita sudah memberikan bantuan logistik berupa makanan dan minuman kepada warga yang terdampak banjir dan tanah longsor di Bendungan," kata Gatot saat dikonfirmasi detikJatim, Kamis (12/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gatot membeberkan, saat ini Pemprov Jatim bersama Pemkab tengah membahas rencana relokasi bagi warga di wilayah Bendungan. Relokasi itu nantinya akan di-cover anggaran belanja tidak terduga (BTT) Pemprov Jatim.

"Jadi nanti rencana relokasi dampak longsor disiapkan anggaran dari BTT. Jadi kami membantu pada proses pemulihan, relokasi warga yang rumahnya terdampak longsor terutama di Kecamatan Bendungan," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Lebih lanjut, Gatot menyebut, Pemprov Jatim juga akan membangun kembali Jembatan di Munjungan yang ambruk akibat banjir dan longsor.

"Jembatan Munjungan akan digarap oleh Dinas PU Bina Marga Jatim. Kemudian juga Pemprov akan membangun tanggul sungai yang rusak di wilayah tersebut, akan digarap oleh Dinas PU Pengairan Jatim," terangnya.

Khusus untuk BTT, Gatot memastikan anggarannya telah siap untuk merelokasi warga. Saat ini, BPBD Jatim menunggu finalisasi titik relokasi warga Munjungan Trenggalek.

"Anggaran siap saat ini dibahas dengan pemkab soal titik relokasi. Totalnya ada 73 rumah. Saat ini memang warganya masih berada di rumah masing-masing. Hanya sesuai tinjauan lapangan oleh dinas terkait dan didampingi tenaga ahli Universitas Brawijaya Malang, Prof Arief harus direlokasi warga tersebut," tandasnya.




(faa/hil)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads