.webp)
Kerusakan instruktur secara masif akibat bencana banjir dan tanah longsor terjadi di Trenggalek. Untuk mengatasi penanganan infrastruktur yang terdampak pemerintah daerah pun mengajukan bantuan ke provinsi.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan dari 2 kali bencana banjir dan tanah longsor pada 19 Mei dan 4 Juni 2025, kerusakan melanda sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan.
"Ada puluhan titik tembok penahan jalan dan talut yang ambrol, kemudian jembatan juga banyak yang rusak dan putus total," kata M Nur Arifin, Selasa (10/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya rusaknya infrastruktur itu harus segera mendapatkan penanganan karena merupakan akses penting bagi masyarakat. Bahkan dua dari enam titik jembatan yang putus merupakan penghubung antarkecamatan.
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tersebut tidak mungkin dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam waktu singkat, karena keterbatasan anggaran. Untuk itu Pemkab Trenggalek mengajukan bantuan penanganan pascabencana ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Kami sudah komunikasi dengan Bu Gubernur, Pak Wagub. Kemudian atas izin Bu Gubernur saya diminta komunikasi langsung dengan Pak Sekda selaku kepala BPBD. Kalaksa BPBD dan PU Cipta Karya saat Iduladha kemarin sudah turun dan saat ini tim teknis," ujarnya.
Tim teknis saat ini masih melakukan pendataan di masing-masing titik yang mengalami kerusakan. Proses ini diperlukan untuk mengukur skala prioritas penanganan.
Bupati berharap Pemprov Jatim bisa segera memberikan bantuan jembatan bailey minimal untuk empat titik, salah satunya sebagai pengganti Jembatan Bendoroto-Bangun.
"Kemudian ada jembatan Kampak-Munjungan di Besuki, Jembatan Jatiprahu Kecamatan Karangan dan di Gemaharjo Kecamatan Watulimo," imbuhnya.
Kepala BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono menegaskan bahwa jembatan darurat sangat dibutuhkan agar mobilitas masyarakat yang terputus bisa kembali lancar.
"Minimal akses masyarakat kembali tersambung, sambil menunggu pembangunan jembatan permanen. Syukur-syukur bisa dibangun lebih cepat," jelasnya.
Menurutnya pendataan kerusakan rutadilakukan dua tim teknis dari Dinas PUPR dan BPBD. Tim PUPR fokus pada pendataan keruskan jembatan, sedangkan BPBD melakukan inventarisasi keruskan takut dan jalan.
Tidak hanya penanganan infrastruktur, pengajuan bantuan juga dilakukan untuk penanganan relokasi puluhan kepala keluarga yang terdampak bencana tanah longsor.
(dpe/abq)
