.webp)
Perwakilan massa demo ojek online (ojol) diterima di Kantor Gubernur Jatim. Mereka menggelar audiensi dengan Pemprov Jatim yang diwakili Kadishub Jatim Nyono dan Kadisnakertrans Jatim Sigit Priyanto.
Di hadapan perwakilan ojol, Nyono mengakui ada pelanggaran tarif yang dilakukan pihak aplikator transportasi online. Inilah yang menjadi penyebab para driver ojek online (ojol) menggelar demonstrasi di berbagai titik daerah hari ini.
"Persoalannya itu ada pelanggaran tarif yang dilakukan beberapa aplikator. Di situ ada bukti-buktinya. Tarifnya itu diturunkan, potongannya juga tinggi," ujar Nyono, Selasa (20/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nyono menegaskan, di Jawa Timur sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim mengenai penetapan tarif transportasi online. Untuk roda empat, batas bawahnya Rp 3.800 per kilometer (km), batas atasnya Rp 6.500 per km. Roda dua batas bawahnya Rp 2.000 per km, batas atasnya Rp 2.500 per km.
"Nanti kami (dorong) kembalikan sesuai SK Gubernur," katanya.
Nyono menyampaikan, pihaknya hanya bisa mendesak aplikator agar mentaati SK Gubernur Jatim terkait penyesuaian tarif transportasi online. Pasalnya, Dishub Jatim mengakui kalau pihaknya tidak bisa memberikan sanksi kepada aplikator.
"Kalau sanksi saya tidak bisa. Itu kewenangan pusat, ada surat Dirjen yang dilimpahkan ke gubernur. Kalau saya mengatur masalah tarif," ujarnya kepada wartawan usai mediasi.
"Sementara di SK Gubernur belum ada sanksi. Sebenarnya, sanksi itu yang bisa menutup itu yang memberikan rekomendasi aplikator. Siapa yang memberi rekomendasi itu. Kalau pemblokiran frekuensi kewenangan Komdigi, di daerah harusnya Kominfo dong," tambahnya.
Nyono juga meminta massa ojol menjaga situasi kondusif di Kota Surabaya. Dia berharap aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jatim berlangsung aman dan kondusif.
"Saya pesan yang damai-damai, kita jaga bersama-sama Surabaya dan Jawa Timur," tandasnya.
(dpe/hil)
