.webp)
Pemkot Mojokerto kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian ini menjadi bukti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mereka sudah akuntabel.
BPK RI memberikan opini WTP terhadap LKPD Pemkot Mojokerto tahun anggaran 2024. Kepala Perwakilan BPKP Jatim, Yuan Candra Djaisin menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau atau Ning Ita di kantornya, Jumat (2/5).
Dengan begitu, Pemkot Mojokerto 11 kali meraih opini WTP dari BPK RI karena BPK menilai LKPD tahun 2024 ini sudah akuntabel. Laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulillah predikat WTP kembali kami raih secara berturut-turut untuk yang ke-11 kalinya. Ini bukti nyata komitmen dan kerja keras bersama dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," kata Ning Ita dalam rilis yang diterima detikJatim, Sabtu (3/5/2025).
Menurut Ning Ita, opini WTP dari BPK RI bukan sekadar prestasi, tapi juga wujud profesionalisme dan tanggung jawab moralnya dalam mengelola dana publik. Menurutnya, setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara hati-hati, efisien dan memberi manfaat langsung kepada warga Kota Mojokerto.
Tak sampai di sini saja, Ning Ita berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi dari BPK RI. Tindak lanjut ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemkot Mojokerto agar lebih transparan, berintegritas dan akuntabel.
"Kami terus mendorong seluruh OPD agar berpedoman pada arahan dan ketentuan dari BPK maupun BPKP. Tindak lanjut terhadap rekomendasi LHP harus dilakukan dengan cepat, tepat dan tuntas," jelasnya.
Ning Ita berharap semangat mengelola keuangan yang transparan dan akuntabel terus dijaga. Sehingga Pemkot Mojokerto mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, serta pembangunan yang berkelanjutan.
"Juga informasi keuangan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif, transparan dan akuntabel demi terwujudnya clean dan good government," tandasnya.
(dpe/hil)
