.webp)
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak lagi masuk rencana pembangunan adalah Bendungan Bagong Trenggalek.
Pada Perpres 12 tersebut, Prabowo menetapkan 77 PSN. Dari jumlah itu, terdapat 47 proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Namun, daftar proyek tersebut tidak lagi mencantumkan Bendungan Bagong sebagai Proyek Strategis Nasional.
Hanya ada empat bendungan yang masuk dalam PSN 2025-2029, terdiri dari Bendungan Way Apu, Bendungan Jragung, Bendungan Mbay dan Bendungan Bulango Ulu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, bagaimana nasib proyek di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan Trenggalek tersebut?
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan penghapusan status bendungan dari PSN tidak serta merta akan menghentikan proses pembangunan.
"Saya rasa, meskipun bukan masuk PSN, tetapi itu adalah milih pemerintah pusat dan saya yakin pemerintah pusat punya komitmen untuk tidak membiarkan itu mangkrak. Jadi saya yakin pasti akan tetap diselesaikan," kata M Nur Arifin, Selasa (18/3/2025)
Menurutnya, pembangunan Bendungan Bagong telah berlangsung cukup lama dan menunjukkan tren positif. Bahkan, saat ini capaian pembangunan telah mencapai 52 persen.
"Sebenarnya effort-nya sudah 52 persen. Jadi tinggal separuh separuh jalan. Cuma kalau dulu PSN kan ada ada ketetapan waktu harus selesai kapan. Mungkin kalau yang ini mungkin lebih slow," ujarnya.
Baca juga: Proyek Bendungan Bagong Trenggalek Longsor |
Pihaknya menyebut, meskipun penyelesaian pembangunan berpotensi mundur, ia tidak mempersoalkan. Menurutnya, nilai manfaat bendungan cukup besar bagi Trenggalek.
"Mulai dari pengendali banjir maupun untuk irigasi," imbuhnya.
Diketahui, proyek Bendungan Bagong mulai dikerjakan pada 2018 dan ditargetkan selesai pada 2022. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala sehingga mengalangi proses pembangunan. Salah satu kendala utamanya adalah pembebasan lahan. Pada medio 2018-2022 pelaksana proyek kesulitan untuk melakukan pembangunan, karena lokasinya belum dibebaskan.
Akibat berbagai persoalan yang mengiringi, pelaksanaan proyek senilai Rp 2,1 triliun molor selama bertahun-tahun. BBWS Brantas menargetkan proyek tersebut baru bisa dituntaskan 2026 atau molor empat tahun dari rencana awal.
(hil/iwd)
