.webp)
Area pesisir pantai dan laut seluas 20 hektare di Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Sumenep diduga telah bersertifikat hak milik (SHM). Warga berharap respons dari kementerian. Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengaku akan mengecek kondisi di lapangan.
"Ya itu sama kalau SHM laut juga, kalau peruntukannya kalau zona kami akan kami cek ya," kata Adhy di Surabaya, Sabtu (25/1/2025).
Adhy menegaskan bahwa zona yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim ada di wilayah 0-12 Mil garis laut/pantai. Jika ada temuan tidak sesuai maka Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Jatim akan melakukan tindakan sesuai prosedur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ingin menekankan bahwa kewenangan provinsi itu ada di zona 0-12 Mil. Jadi itu yang kita lihat contoh dari hasil peninjauan bahwa yang kemarin dan HGB-nya pun berdasarkan pantauan di lapangan tidak ada aktivitas pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi ataupun yang melanggar," bebernya.
"Ya karena memang persoalannya memang HGB-nya, proses HGB-nya. Tapi kalau ada pemanfaatan yang tidak izin ya tentu dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur akan melakukan tindakan, upaya-upaya sesuai prosedur," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, area pesisir pantai dan laut seluas 20 hektare di Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Sumenep diduga telah bersertifikat hak milik (SHM). Warga berharap respons dari kementerian.
Fenomena ini kembali viral di media sosial dikaitkan dengan temuan HGB di laut Tangerang dan HGB di laut Sidoarjo yang sedang menjadi perhatian publik dan pemerintah.
Ketua RT Dusun Tapakerbau Ahmad Sidik mengungkapkan bahwa persoalan pantai dan laut yang disertifikatkan hak milik ini melahirkan konflik antara warga dengan pemerintah desa setempat.
Bahkan menurutnya, penolakan terhadap kepemilikan SHM di wilayah pesisir Desa Gersik Putih itu sudah dimulai sejak 2013. Sebab itu dia berharap ada perhatian dari pemerintah.
"Mudah-mudahan segera ada respons dari kementerian terkait, karena problem ini sudah sangat lama, dan belum mendapatkan atensi serius dari instansi terkait," ujar Sidik, Jumat (24/01/2025).
Ketegangan antara warga dan pemerintah desa sempat meningkat saat ada alat berat yang mencoba memasang pancang bambu di area pesisir yang telah mendapat SHM.
(dpe/iwd)
