.webp)
Kepala Perangkat Daerah (PD) bakal menjalani pendidikan dan pelatihan (diklat) kebangsaan pada Februari 2025. Tujuannya untuk memperkuat semangat kebangsaan dan nasionalisme di lingkungan birokrasi.
Sebelumnya Pemkot Surabaya sudah menggelar diklat kebangsaan tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, kegiatan ini terhenti karena adanya Pemilu serentak.
"Kami akan melanjutkan diklat ini setelah lelang jabatan selesai. Prosesnya dimulai pada awal Februari 2025 dengan berbagai tahapan, termasuk pelantikan pejabat baru," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa (14/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Proses lelang jabatan akan dimulai Februari. Mulai dari kepala dinas, kepala seksi (Kasi) kecamatan hingga staf diminta membuat proposal visi misi sebagai bagian dari program kerja.
"Jika seorang kasi kecamatan ingin menjadi kepala bidang (kabid), mereka wajib menyusun 2 proposal. Pertama sebagai kasi, kedua sebagai calon kabid. Jika tidak terpilih, mereka tetap kembali ke jabatan sebelumnya. Namun, jika ada staf dengan proposal lebih baik, posisinya bisa digantikan," jelasnya.
Setelah lelang jabatan, selanjutnya Pemkot Surabaya menggelar diklat kebangsaan secara berkala. Formatnya dirancang serupa dengan program 2023, para peserta diwajibkan menjalani pelatihan mandiri, termasuk memasak dan mencuci sendiri tanpa bantuan pihak lain.
"Kami masih berdiskusi dengan Akademi Angkatan Laut (AAL). Jadi saya mintanya seperti dulu (2023), kita pernah melakukan ini (Diklat Kepala PD)," ujarnya.
Eri memastikan, pelantikan pejabat baru hasil lelang jabatan akan dilakukan sekitar pertengahan Februari 2025. Setelah pelantikan, diklat kebangsaan segera digelar untuk memastikan para pejabat memiliki pemahaman dan semangat nasionalisme yang kuat.
"Jadi pelaksanaannya nanti menunggu setelah pelantikan Kepala PD yang baru. Rencana pelantikan pertengahan Februari 2025," pungkasnya.
(dpe/iwd)
