.webp)
Mensos Syaifullah Yusuf menyatakan pihaknya akan mengkaji pengalihan 18,8 juta penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Gus Ipul mengaku sudah lapor dan Presiden Prabowo menyetujui pengkajian secara mendalam.
"Ya kemarin kami lapor, jadi perlu saya sampaikan ya, jadi perlindungan sosial dari Kementerian Sosial itu yang paling besar memang ada 2. Satu, PKH (program keluarga harapan) yang menyasar 10 juta KPM (keluarga penerima manfaat) tadi, yang kedua, bantuan pangan non-tunai itu yang menyasar sekitar 18,8 juta," kata Gus Ipul di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (5/1/2025).
Gus Ipul mengatakan ada aspirasi yang masuk jika penerima bantuan non tunai itu dialihkan ke PBI JKN. Dia sebutkan bahwa hal itu sudah dia laporkan ke Presiden Prabowo Subianto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah yang 18,8 juta (BPNT) ini per bulannya mendapatkan bantuan Rp 200 ribu. Nah, Rp 200 ribu itu digunakan untuk membeli atau belanja makanan-makanan yang sehat gitu lah. Nah, banyak aspirasi mereka ingin yang bantuan ini dialihkan ke PBI," ujar Gus Ipul.
"Maka kami lapor ke Presiden apakah ini diizinkan untuk kita kaji lebih jauh, Presiden mengizinkan maka kita mulai mendalami itu. Kami akan coba di tahun 2025 ini, bagi mereka yang ingin mengalihkan itu (Bansos) untuk PBI tentu akan kita tindak lanjuti," sambungnya.
Gus Ipul mengatakan hal ini masih dikaji oleh pihak Kemensos. Gus Ipul menyebut perubahan itu akan dilakukan secara bertahap selama 2025.
"Jadi, bisa separuh bisa sebagian, kita lihat nanti tapi Presiden sudah mengizinkan kita untuk menindak lanjuti aspirasi dari para penerima bansos," kata Mensos.
"Iya, secara bertahap nanti kita akan coba. Kan, 18,8 juta (penerima) cukup besar juga, nanti kita coba Insyallah," imbuhnya.
Artikel ini sudah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini.
(dpe/iwd)
