.webp)
Kasus viral Miftah Maulana Habiburahman atau Gus Miftah menghina penjual es teh berbuntut permintaan DPR RI agar Kemenang melakukan kajian tentang sertifikasi bagi ulama. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir buka suara soal sertifikasi pendakwah itu.
Nashir mengatakan soal perlunya tidaknya sertifikasi bagi pendakwah menurutnya perlu melalui kajian yang sangat matang. Namun, lebih jauh dari itu, dia sendiri berpendapat tidak perlu ada sertifikasi bagi pendakwah atau ulama.
"Dikaji secara matang (sertifikasi pendakwah), jangan langsung diputus. Bahkan sebaiknya tidak," pungkasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nashir mengatakan jangan sampai hanya karena satu atau dua kasus pemerintah mengambil keputusan tanpa adanya kajian yang matang. Apalagi hal ini terkait dengan sertifikasi ulama.
"Sebaiknya segala hal dibahas dan diputuskan secara matang jangan karena satu dua kasus, lalu kita pilihannya verbal," kata Haedar saat ditemui detikJatim usai menghadiri pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Senin (8/12/2024).
Sebaliknya, Nashir berpendapat justru yang paling penting untuk disertifikasi adalah kepala elit agama atau elit bangsa. Sebab menurutnya mereka lah yang akan menjadi teladan.
"Maka karena itu kami berharap bahwa, agama itu bisa menjadi suluh kehidupan, bukan menjadi entertainment dalam kehidupan kita," jelasnya
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menyoroti kasus Gus Miftah. Ia mengusulkan perlunya sertifikasi bagi seluruh juru dakwah di Indonesia agar materi dakwah tidak keluar dari nilai keagamaan.
"Kasus penghinaan yang terjadi kepada tukang es oleh juru dakwah itu harus menjadi pembelajaran bagi kita. Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah," kata Maman Imanulhaq, dalam keterangannya, Rabu (4/12).
Menanggapi usulan dari Maman soal sertifikasi bagi para pendakwa tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan meminta pendapat majelis ulama dan ormas keagamaan.
"Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya, majelis ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
"Nanti kita minta pendapat mereka," lanjutnya.
(dpe/fat)
