Pastikan Proses Validasi Satu Data Berjalan, Begini Kata Kemensos

Mensos RI Syaiful Yusuf mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan proses validasi data tunggal atau satu data.

"Atas arahan presiden, mudah-mudahan Indonesia memiliki data tunggal yang dijadikan referensi bagi semua kementerian lembaga maupun pemda dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu kepada awak media, Rabu (27/11/2024).

Gus Ipul menyatakan hal itu adalah sejarah. Sebab, untuk pertama kalinya nanti dibawah arahan Presiden Prabowo, Indonesia akan memiliki data tunggal.

"Nah, yang diberi tugas untuk rekonsiliasi, konsolidasi, dan pemadanan seluruh data-data dari kementerian dan lembaga adalah BPS. Kemensos punya data tunggal kesejahteraan sosial telah kita serahkan, kemudian reksosek yang dimiliki oleh bapenas juga sudah diserahkan, data-data tentang kemiskinan ekstrem dari menko pmk juga sudah diserahkan, dari PLN, dan sumber-sumber yang lain dipadankan oleh BPS," ujarnya.

Menurutnya, data tunggal ini akan terwujud dalam waktu dekat. Hal ini akan membuat program kementerian dan Lembaga lebih tepat sasaran dan terintegrasi. Ia mengaku sangat bersyukur karena Presiden Prabowo menaruh perhatian serius pada masalah ini.

"Ini proses, mudah-mudahan bulan depan sudah tuntas, kalau sudah akan dikembalikan pada kementerian dan lembaga. Tentu, nanti kami memiliki protokol pembuatan atau penggunaan data itu, karena data pada dasarnya adalah dinamis, karena orang kan ada yang wafat, pindah rumah, pindah tempat, dan seterusnya, dan ini memerlukan antisipasi, ini dalam proses doakan semuanya lancar," tuturnya.

Gus Ipul mengaku sudah keliling ke beberapa tempat, termasuk ke Surabaya. Selama berkeliling Ia menemukan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

"Ada mereka-mereka yang sesungguhnya berhak untuk mendapatkan bansos dan program-program pemerintah yang lain dalam rangka pemberdayaan pengentasan kemiskinan itu tidak tepat sasaran, yang berhak malah gak dapat dan yang gak berhak malah dapat, itu situasi saat ini tapi itu tidak semuanya ya," katanya.

Gus Ipul menjelaskan pendataan nantinya akan terpusat dari BPS. Mulai dari metode hingga standarisasi terkait nama-nama yang tercantum dalam data tersebut. Kemudian, data tersebut akan dikembalikan ke kemensos untuk divalidasi dan diverifikasi secara langsung di lapangan.

"Dipastikan nanti ada 2 mekanisme, yakni mekanisme resmi dari kelurahan, desa, kemudian ke Dinsos atau Bupati dan Walikota, lalu yang kedua ada dari masyarakat melalui aplikasi, seperti di Kemensos ada cek bansos itu ada usul sanggah, jadi orang bisa mengusulkan dan bisa menyanggah, misalnya di tetangganya yang tidak berhak itu bisa di cek lewat aplikasi cek bansos kita, makannya tetap ada kesempatan untuk validasi karena datanya dinamis," tutupnya.