.webp)
Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik 48 menteri di Kabinet Merah Putih. Yusril Ihza Mahendra dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Pengamat hukum dari Universitas Bhayangkara Prof Solahudin menilai, Yusril memiliki tantangan yang berat sebagai Menko.
Apalagi, Prabowo dalam pidato kepresidenan pertamanya usai mengucap sumpah pada Minggu (20/10), menyinggung soal komitmen dalam menghadapi berbagai penyelewengan dan korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini tantangannya berat apalagi Prabowo kemarin pidato berapi-api, beliau ingin penegakan hukum tidak boleh main-main. Penegakan hukum harus tegas dan keras. Ini harus ditangkap oleh menteri di bawahnya termasuk di bawah koordinasi menko," ujar Solahudin saat dihubungi detikJatim, Senin (21/10/2024).
Sementara itu, di Indonesia saat ini, penyelesaian korupsi masih berat dilakukan. Solahudin menyebut, Yusril harus tegas dan mampu mengimplementasikan kemauan politik atau political will dari Presiden RI ke-8 itu.
"Seorang menko harus benar-benar berani. Tantangannya berat, karena korupsi kerap dilakukan pejabat elite politik, kepemerintahan, termasuk kepala daerah, DPR dan macam-macam. Termasuk banyak bandit, pejabat konspirasi dengan pengusaha nakal," tuturnya.
Selain itu, Solahudin juga menyoroti soal permasalahan mafia peradilan di tubuh para aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim.
"Mafia peradilan ini juga krusial. Mulai dari kinerja kepolisian di tingkat penyelidikan dan penyidikan. (Penyelewengan) ini juga harus diberantas sampai pada jaksa, hakim, hingga ke lapas itu harus diawasi. Misal soal pemberian remisi kerap jadi permainan," ungkapnya.
Solahudin mengatakan, Yusril harus mampu menunjukkan keberaniannya dalam mengatasi berbagai permasalahan hukum di Indonesia. Kiprah eks Menko Polhukam Mahfud Md paling tidak bisa menjadi contoh.
"Prof Yusril memang malang melintang di bidang hukum dan pemerintahan. Tapi saya belum lihat sepak terjang beliau yang cukup berani dalam penegakan hukum tidak tebang pilih seperti Prof Mahfud. Ini saya masih pesimis kalau melihat pejabatnya di bidang hukum," pungkasnya.
Diketahui, Prabowo melantik para menteri di Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10) pagi. Di bidang hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Di bawahnya, ada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.
(irb/hil)
