.webp)
Upaya Pemprov Jatim selama 4 tahun terakhir untuk menekan angka kemiskinan ekstrem berbuah manis. Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024 tercatat angka kemiskinan ekstrem di Jatim menjadi 0,66% atau sekitar 268 ribu penduduk.
Jumlah ini jauh menurun drastis dibanding angka kemiskinan ekstrem pada 2020 lalu. Di mana pada tahun itu angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur masih mencapai 4,40% atau sekitar 1,8 juta penduduk.
Penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim mencapai 3,74%. Angka ini menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan kemajuan terbesar dalam hal pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pakar Ekonomi Unair Gigih Pringgondani menyebut kerja keras Pemprov Jatim sejak 2020 dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem ini membuahkan hasil yang menggembirakan.
Menurut Gigih, Gubernur Jatim periode sebelum ini yakni Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya Emil Dardak menjadi kunci turunnya angka kemiskinan ekstrem di Jatim.
"Saya rasa prestasi Khofifah selama memimpin Jawa Timur beliau sangat concern terhadap penurunan angka kemiskinan. Hal ini bisa terlihat dari bagaimana penurunan kemiskinan ekstrem kita itu tertinggi di seluruh Indonesia," kata Gigih, Jumat (6/9/2024).
"Saya lihat selama kepemimpinan beliau, bahkan saat Pandemi COVID-19, kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun lebih dari 3,74%," katanya.
Menurut Gigih, Pemprov Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan tak lepas dari komando Khofifah yang berpengalaman sebagai Mensos RI. Salah satunya dengan membuat terobosan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk mengentas kemiskinan.
"Ini merupakan prestasi yang cukup baik, apalagi jangan lupa bahwa Khofifah saat di Kemensos meletakkan dasar modern terkait penurunan target angka kemiskinan yakni DTKS. Kala itu DTKS dirombak oleh Khofifah dan ada desil presentil yang cukup membantu kita melakukan target yang lebih sesuai sasaran ke warga miskin," jelasnya.
"Namun sayangnya setelah Khofifah tidak menjadi Mensos, targeting DTKS diubah menjadi tidak ada desil. Sehingga para pengambil kebijakan kesulitan memetakan program yang lebih tepat sasaran. Ini keberhasilan khofifah saat menjabat Gubernur Jatim dan Mensos RI yang memang merevolusi kemiskinan di tingkat nasional dan provinsi," katanya.
(dpe/iwd)
