Operasi Mantap Praja Semeru, Pelanggar Hukum di Mojokerto Akan Disikat

Operasi Mantap Praja Semeru, Pelanggar Hukum di Mojokerto Akan Disikat

Enggran Eko Budianto - detikJatim
Senin, 19 Agu 2024 16:19 WIB
Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto
Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto (Foto: Enggran Eko Budianto/detikJatim)
Mojokerto -

Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto mengapelkan pasukan Operasi Mantap Praja Semeru 2024 untuk pengamanan Pilkada 2024. Dalam arahannya, ia menegaskan akan menyikat habis setiap orang yang melanggar hukum.

Apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Semeru 2024 digelar di lapangan upacara Mapolres Mojokerto. Ihram memimpin langsung jalannya apel yang diikuti 150 personel polisi, 70 TNI, 30 Satpol PP, 30 linmas, serta 30 personel stakeholder terkait.

Hadir pula Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Ketua DPRD, Kajari, Dandim, Dandenpom V/2 Mojokerto, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, Ketua Bamag, Ketua FKUB, Ketua PCNU, Ketua PD Muhammadiyah, Ketua LDII, serta para ketua parpol se-Kabupaten Mojokerto.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apel gelar pasukan ini untuk memeriksa kesiapan personel dan sarpras sebelum diterjunkan untuk pengamanan Pilkada 2024. Ini wujud komitmen nyata kami agar Pilkada di Kabupaten Mojokerto berjalan aman, lancar, damai dan kondusif," terang Ihram di lokasi, Senin (19/8/2024).

Ihram menjelaskan, Operasi Mantap Praja Semeru 2024 berlangsung 19 Agustus-31 Desember atau selama 135 hari. Ia menginstruksikan satuan fungsinya menempuh langkah-langkah strategis untuk meniadakan gangguan kamtibmas. Sehingga warga Kabupaten Mojokerto bisa menyalurkan hak pilihnya dengan aman dan nyaman.

ADVERTISEMENT

"Fungsi penegakan hukum saya perintahkan sikat semua pelaku pelanggar hukum. Kalau ada perbuatan melanggar hukum, dengan segala hormat, jangan datang ke saya untuk koordinasi terkait perbuatan melanggar hukum. Saya proses tuntas, saya sikat habis di Mojokerto ini," tegasnya.

Selama Operasi Mantap Praja Semeru untuk pengamanan Pilkada 2024 di wilayah hukumnya, lanjut Ihram, dikerahkan 1.600 personel gabungan. Terdiri dari polisi, TNI, linmas, Satpol PP, serta instansi terkait. Pengamanan mulai tahap pendaftaran dan penetapan calon, kampanye, pemungutan dan rekapitulasi suara, hingga pelantikan kepala daerah terpilih.

"Yang paling krusial saat pungut suara, kami akan laksanakan pergeseran pasukan ke setiap TPS," jelasnya.

Ihram menambahkan, pihaknya juga bakal membantu asesmen untuk menentukan lokasi setiap TPS. Sebab tahap pemungutan suara nanti diprediksi sudah masuk musim hujan. "Asesmen dari sudut pandang bagaimana situasi geografis, keamanan dan sosiologisnya. Setelah itu, pasukan kami geser ke setiap TPS," tandasnya.




(abq/iwd)


Hide Ads