.webp)
Konflik antara kelompok warga di RW 3 Manyar Sabrangan dengan pengelola kompleks sekolah Kristen Petra di Jalan Raya Manyar Tirtosari viral di medsos. Pihak sekolah Petra menjelaskan duduk perkara konflik yang sempat dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji itu.
Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty Panjaitan menyatakan konflik itu terjadi karena penetapan kenaikan iuran keamanan dari semula Rp 25 juta, kemudian jadi Rp 32 juta, dan tahun ini dinaikkan jadi Rp 35 juta.
"Yang kami permasalahkan ketika menaikkan iuran kami tidak pernah diundang. Petra dianggap RW, diminta membayar setara 1 RW. Kenaikan iuran itu tidak melibatkan kami. Sudah sering, sejak tahun 2017 sampai 2024 ini kami tidak pernah dilibatkan soal itu," ujar Christin saat ditemui detikJatim, Rabu (31/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Christin menyatakan Petra sudah pernah menolak kenaikan iuran keamanan sebesar Rp 32 juta. Sebab, laporan pertanggungjawaban dari RW tak pernah transparan. Petra terpaksa membayar karena ada ancaman penutupan akses jalan ke sekolah bila iuran tidak dibayarkan. Petra menganggap itu tidak adil.
"Akhirnya kami lapor ke polsek memohon mediasi. Karena kalau jalan ditutup akan mengganggu akses keluar masuk murid. Hasil mediasi menyatakan mereka tidak akan menutup jalan dan laporan pertanggungjawaban akan diberikan," katanya.
Nyatanya, hingga saat ini pihak RW yang menerapkan kenaikan iuran keamanan hingga Rp 35 juta per bulan tidak memberikan laporan pertanggungjawaban dengan transparan. Petra sudah bersurat ke RW tetapi tidak direspons. Hingga 15 Mei lalu akses masuk perumahan menuju sekolah Petra benar-benar ditutup.
"Mereka menyebut penutupan itu shock therapy kepada Petra karena tidak membayar. Kami tidak terima, kirim surat ke Komisi C. Pada 27 Mei ketemu di komisi C. Kami bahas apa hal yang terjadi antara Petra dengan (RW di) Manyar," ujarnya.
Hasil mediasi di DPRD, Dishub melakukan kajian analisis dampak kemacetan lalu lintas terkait keluar masuk Petra di Jalan Menur Pumpungan, Jalan Manyar Airdas, Jalan Manyar Tirtoyoso, Jalan Manyar Tirtoasri, Jalan Manyar Tirtomulyo.
Hasilnya akses ke sekolah Petra tidak boleh ditutup karena jalan itu adalah fasilitas umum. Turut dibahas soal iuran di bagian Kesra yang kesimpulannya laporan keuangan harus diberikan. Tapi tidak ada kesepakatan. Pihak RW ngotot iuran tetap Rp 35 juta, Petra minta dikembalikan menjadi Rp 25 juta.
"Kami tidak mau bayar Rp 35 juta karena laporan yang diberikan pihak RW tidak transparan dan kami sulit membuktikan kebenaran terkait laporan yang diberikan pihak RW kepada kami. Lalu ketemu lagi di Komisi C DPRD pada 17 Juli 2024, mereka keluar dari rapat karena tidak setuju apa yang menjadi pertanyaan dewan," ujarnya.
"Bukannya tidak mau bayar iuran, tapi kami bayar iuran Rp 25 juta itu untuk alokasi lainnya, misalnya lingkungan Tompotika, perbaikan jalan, kegiatan lain. Kami sadar uang itu dibutuhkan wilayah setempat, tapi keuangan akan dikelola lurah, bukan RW," katanya.
Christin juga menyebutkan Petra sudah punya kantong parkir di area belakang agar tidak macet saat antar-jemput murid. Tapi karena jalan ditutup, orang tua tidak bisa masuk dan jalan kembali macet di jam masuk dan pulang sekolah.
Kini, pihak Petra akan menempuh jalur hukum bila pihak RW Manyar tetap menutup akses menuju sekolah dengan alasan Petra tidak mau membayar iuran keamanan.
"Kalau nanti terus seperti ini terus ditutup terpaksa ambil jalur hukum. Pagi ini infonya jalan lancar sekali, satpam kita mengatur dan lancar semuanya," ujarnya.
Christin menjelaskan pihak PPPKP ingin komunikasi dengan pihak RW setempat tetap terjalin. Dia menyebutkan bahwa Petra menyadari bahwa sekolah SMP dan SMA itu tetap berada di lingkungan Jalan Manyar Tirtoasri.
"Kita ga mau muluk-muluk, maunya tetap ada komunikasi dengan RW karena masih tinggal di wilayah yang sama. Minta tolong kalau sudah fasum tolong nggak dipersulit, karena kami ini bergerak di bidang pendidikan," pungkasnya.
Mengenai masalah ini, detikJatim sudah mencoba mendatangi rumah Ketua RW VII yang sedang berkonflik dengan Petra. Sayangnya, yang bersangkutan enggan menemui dan memberikan penjelasan berkaitan dengan konflik tersebut.
(dpe/iwd)
