.webp)
Rencana pemekaran wilayah Kabupaten Malang sudah tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. Bila pemekaran ini terwujud, sejumlah kecamatan di Kabupaten Malang akan berpisah menjadi pemerintahan daerah sendiri atau menjadi kabupaten tersendiri.
Lantas akan jadi berapa wilayah Kabupaten Malang nanti? Ketua Pansus RPJPD Kabupaten Malang Zia Ulhaq menyatakan dalam RPJPD hanya dimuat tentang rencana pemekaran wilayah sebagai kebijakan strategis Pemkab Malang 20 tahun mendatang, namun di dalamnya belum dijelaskan bakal jadi berapa bagian.
"Jadi dalam RPJPD tertuang pemekaran wilayah sebagai kebijakan strategis Pemkab Malang 20 tahun mendatang. Ada berapa wilayah? Pansus hanya menyepakati adanya pemekaran wilayah, nanti yang menindaklanjuti Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)," ujar Zia kepada detikJatim, Rabu (17/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya ada sejumlah kemungkinan pemekaran wilayah dari Kabupaten Malang. Kemungkinan pertama, Kabupaten Malang akan memekar menjadi Malang Utara, Malang Selatan, dan Malang Barat. Dari ketiga wilayah ini, Zia menyebutkan yang memungkinkan terealisasi lebih dulu adalah Malang Utara.
Malang Utara dia sebut bisa menjadi kabupaten sendiri dengan sejumlah kecamatan yang masuk ke dalam wilayahnya. Kecamatan yang dimaksud meliputi Kecamatan Lawang, Singosari, Pakis, Dau, Karangploso, Jabung, Poncokusumo, Tumpang, Pujon, Ngantang, dan Kasembon.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang ini mengaku munculnya kemungkinan wilayah Kabupaten Malang terbagi menjadi 3 bagian untuk mendirikan sistem pemerintahan sendiri, yaitu Malang Utara, Malang Selatan, dan Malang Barat tak lepas dari luas wilayah Malang mencapai 347.344 hektare.
Kabupaten malang yang terdiri dari 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 378 Desa dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kepanjen membuat sebagian masyarakat mengeluh saat harus mengurus administrasi kependudukan (Adminduk).
"Bappeda sebelumnya pernah dikunjungi mahasiswa S-2 Planologi dari Universitas Gajah Mada. Menurutnya Kecamatan Pagak layak untuk menjadi ibukota Kabupaten Malang Selatan. Padahal, Malang Utara sudah lama bergulir untuk menjadi kabupaten baru," kata politisi dari Partai Gerindra ini.
Setelah Pansus RPJPD menyepakati adanya pemekaran wilayah dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, Bappeda Malang menurut Zia harus segera melakukan kajian-kajian dan analisis melibatkan sejumlah pihak demi memenuhi syarat pembentukan kabupaten baru ke Kemendagri.
"Setelah pemekaran wilayah masuk RPJPD yang menjadi landasan arah pembangunan 20 tahun mendatang. Maka Bappeda harus segera menindaklanjuti untuk melakukan kajian. Dari situ kemudian akan diketahui ada berapa pemekaran wilayah Kabupaten Malang," tegasnya.
Pemekaran wilayah yang sudah tertuang dalam RPJPD, kata Zia, nanti akan diturunkan menjadi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemekaran itu akan menjadi kebijakan strategis dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.
"RPJPD menjadi landasan untuk diturunkan sebagai kebijakan strategis lima tahunan, jadi pemekaran wilayah akan bergulir sampai 20 tahun mendatang. Wilayah yang sudah memisahkan diri akan membentuk pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh bupati," paparnya.
Kendati begitu, kata Zia, realisasi pemekaran wilayah Kabupaten Malang ini harus menunggu moratorium pemekaran wilayah dicabut oleh pemerintah pusat. Dia yakin pemerintah pusat akan segera mencabut sehingga pemekaran wilayah Malang Utara, Malang Selatan, serta Malang Barat segera terealisasi.
"Karena sekarang masih terkendala moratorium. Kalau tahun ini moratorium dicabut oleh pemerintah pusat maka pemekaran wilayah Kabupaten Malang bisa leading (berjalan)," pungkasnya.
(dpe/iwd)
