.webp)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal hukum yang dijadikan alat pembungkaman bagi mereka yang kritis. Hal ini terlontar dari Hasto saat ditanya soal Harun Masiku yang sampai sekarang buron.
Hasto menegaskan, PDIP akan berjuang membangun supremasi hukum yang berkeadilan dalam menyikapi kasus Harun Masiku.
"Itu nanti tim hukum yang akan membahas, meskipun banyak pengamat dan tokoh pro demokrasi yang menyuarakan bahwa hukum menjadi alat kekuasaan untuk membungkam mereka yang kritis. Tetapi, PDIP tetap terus berjuang membangun supremasi hukum yang berkeadilan," ujar Hasto usai ziarah Makam Bung Karno di Blitar, Jumat (21/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PDIP, lanjut Hasto, akan berjuang untuk mendapatkan keadilan hukum. Menurutnya, hukum harus berjalan seperti pidato pengukuhan Wakil Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto yang menyebut hukum untuk mencari kebenaran yang sejatinya terdiri antara kebenaran materil dan formil.
"Dan itu (harusnya) melalui suatu dialektika untuk melihat seluruh aspek sosial, dan budaya. Agar keadilan yang sejati betul diwujudkan," terangya.
Dalam menyikapi kasus Harun Masiku, PDIP telah memfasilitasi para kadernya dengan pendidikan hukum. Termasuk, dengan menyediakan sekolah hukum untuk seluruh kader PDIP.
"Tujuannya dengan sekolah hukum agar setiap kader PDIP memahami seluruh sistem hukum maupun sistem politik. Kemudian, bagaimana hukum pidana berlaku, sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan hukum," tandasnya.
Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan salah satu mantan kader PDIP yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Harun diduga melakukan suap untuk memuluskan jalannya menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu.
Sementara itu, Hasto telah beberapa kali dipanggil KPK untuk menjadi saksi tersangka Harun Masiku, pekan lalu. Sebelumnya, ia juga diperiksa KPK pada Januari dan Februari 2020.
(hil/dte)
