.webp)
Pemprov Jatim terancam kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 4 Triliun. Ini akibat terjadinya perubahan komposisi bagi hasil dengan kabupaten/kota.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad memberi masukan kepada Pemprov Jatim agar bisa memperkuat BUMD, guna memberi dampak positif ke PAD.
"Bagaimana peran BUMD bisa memperkuat kontribusi ke PAD untuk menyejahterakan masyarakat Jawa Timur? BUMD harus berinovasi dan mau berbenah, itu kunci awalnya," kata Anwar Sadad di Surabaya, Rabu (12/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus yang akrab disapa Gus Sadad ini menyatakan, BUMD jangan sampai bekerja tanpa target dan bersantai-santai. Sebab, BUMD merupakan ujung tombak pemerintah daerah meraih pendapatan untuk diaplikasikan dalam program yang mensejahterakan masyarakat.
"Sebesar apapun kontribusi BUMD, harus bisa memberi tauladan ke masyarakat. Karena BUMD itu wajah dari pemda. Jangan sampai BUMD terkesan kerja santai-santai karena milik pemerintah. Kalau perlu BUMD digenjot dan diberi target tinggi," jelasnya.
"Harus ada reward dan punishment yang jelas kepada BUMD. Jika berhasil mencapai target atau melebihi diberi reward, dan jika gagal harus ada punishment supaya tidak terkesan menyepelekan karena disuntik modal APBD," tambahnya.
Ketua Gerindra Jatim ini menyatakan, BUMD harus mau berbenah dan berinovasi mengikuti zaman. Jangan sampai, cara kerja BUMD masih konvensional.
"Syukur lah gambaran 5 tahun akhir relatif BUMD di Jatim lebih punya kinerja baik dari provinsi lain, tapi saya kira masih jauh dari target-target. Kita kawal BUMD agar bisa kita harapkan kontribusinya. Apalagi, tahun ini kita tahu Pak Pj Gubernur Jatim sudah menyampaikan di mana-mana bahwa Pemprov berpotensi kehilangan pendapatan Rp 4 Triliun," jelasnya.
"BUMD harus diperbaiki kinerjanya, dengan sasaran program yang makin luas dengan efisiensi biaya. Bisa efektif kalau DPRD Jatim melalui komisi C juga cerewet ke BUMD, maka bisa lebih baik tapi juga harus diikuti oleh itikad pemprov untuk memperbaiki BUMD. Misal gairah kita memperbaiki BUMD beda dengan fokus dari pemprov, ini juga susah. Maka perlunya kesamaan arah dan sinergi," lanjutnya.
Gus Sadad berharap, BUMD di Jatim mau menerima masukan dari berbagai pihak untuk menciptakan iklim kerja yang baik dan memberi pemasukan yang optimal ke PAD Pemprov Jatim.
"Jangan sampai ada BUMD yang kerjanya santai-santai. Semua harus terukur demi kesejahteraan masyarakat Jatim," tandasnya.
(hil/iwd)
