.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menjelaskan bahwa potensi hilangnya PAD Rp 4 trilun itu akibat terjadinya perubahan komposisi bagi hasil dengan pemerintah kabupaten/kota. Pihaknya siap menerima dan melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat itu.
"Itu bagian dari kebijakan pusat yang harus kami laksanakan. Bagi kami tidak masalah, memang dari bagi hasil itu turun jadi 34% punya provinsi, ada potensi PAD turun sekitar Rp 4 triliunan lah," kata Adhy di Surabaya, Senin (10/6/2024).
"Tapi pendapatan itu kan masuk kabupaten/kota, kan kabupaten kota itu punya provinsi juga," ujarnya.
Menurut Adhy, tidak ada masalah soal perubahan bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Nanti, Pemprov akan mengubah prioritas bantuan keuangan untuk kabupaten/kota.
"Tinggal kita ngatur, kalau kemampuan kami kurang Rp 4 triliun, maka yang biasanya kami bantu kabupaten melalui mekanisme bantuan keuangan, kemudian kewenangan provinsi, tentu kita akan bersepakat kita alihkan ke kabupaten/kota," ujarnya.
"Jika kabupaten/kota punya bagi hasil signifikan, maka tentu yang jadi beban provinsi kemudian permohonan dari provinsi tentu tidak kami berikan. Tapi untuk kewenangan provinsi bisa diambil juga, dipenuhi anggaran yang masuk ke kabupaten/kota untuk memenuhi kewajiban provinsi agar mengurangi beban," ujarnya.
Adhy mengungkapkan ada cara lain yang bisa dilakukan Pemprov Jatim untuk menambal pengurangan PAD dari pajak kendaraan bermotor itu. Yakni dengan optimalisasi di sektor BUMD.
"Di samping itu kami membuat langkah-langkah revitalisasi dari organisasi dan BUMD untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dan juga langkah-langkah lain dari program-program pusat untuk kita berusaha menyeimbangkan," katanya
"Mungkin kami akan coba meminta penambahan transfer dan sebagainya dari pusat untuk menambal itu (pengurangan PAD mencapai Rp 4 Triliun)," katanya.
(dpe/iwd)
