Puncak HUT ke-24 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) digelar di Pantai Pondok Prigi, Trenggalek. Salah satu tema yang diusung adalah mendorong pembangunan daerah yang ramah lingkungan.
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono dan sejumlah bupati dari berbagai daerah di Indonesia hadir langsung pada puncak peringatan di Trenggalek.
Wakil Ketua Umum Apkasi Mochamad Nur Arifin, mengatakan persoalan lingkungan menjadi tema besar dalam ulang tahun Apkasi. Menurutnya kabupaten sering kali dihadapkan dengan berbagai persoalan yang menyangkut lingkungan hidup.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sesuai tema kita 'Embrace The Nature, Grow Together', kami ingin pembangunan kabupaten-kabupaten itu berkoalisi dengan lingkungan hidup, artinya kalau mau membangun ekonomi jangan lupakan sisi ekologinya," kata M Nur Arifin, Sabtu (8/6/2024).
Menurutnya kelestarian lingkungan menjadi aset besar yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Potensi tersebut tidak dimiliki oleh wilayah perkotaan dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung dalam proses pembangunan.
"Kalau dulu negara barat itu menjual produknya ke kita, tapi besok mereka akan ketergantungan ke kita, karena mereka tidak punya yang kita miliki, yaitu karbon kredit. Baik itu yang dari hutan, mangrove, soil, blue carbon dan sebagainya," jelasnya.
Seluruh potensi karbon kredit tersebut dapat dimonetisasi untuk diperdagangkan, sebab para pelaku industri besar di luar negeri banyak yang mencari cara untuk mengkompensasi emisi karbon yang telah dikeluarkan.
Namun di sisi lain Arifin mengakui perjuangan terkait isu karbon dan lingkungan membutuhkan kerja keras besama dari seluruh anggota Apkasi, sebab persoalan yang kerap didengungkan di kancah nasional dan internasional itu justru meninggalkan kabupaten.
"Seperti yang dikatakan di COP 26 net zero carbon lah bla bla, tapi kabupaten yang melakukan preservasi terhadap lingkungan hidupnya nggak pernah dapat intensif atau intensifnya kecil sekali dibandingkan bagi hasil dengan ekonomi yang destruktif," imbuhnya.
Pihaknya mendorong kaukus di Apkasi untuk mencari cara agar bisa melakukan penghitungan maupun mengukur karbon di masing-masing kabupaten hingga melakukan pemasaran penyerapan karbon.
"Hutan adanya di kabupaten, sumber mata air, mangrove dan segala macam rata-rata terletak di kabupaten. Jadi kabupaten punya potensi fiskal yang cukup besar," kata Gus Ipin.
Di sisi lain bupati Trenggalek ini menjelaskan saat ini wilayah kabupaten mengalami problem besar terkait persoalan fiskal dan kewenangan. Disparitas kabupaten dan kota cukup kentara akibat sentralisasi sejumlah manufaktur dan jasa di wilayah kota.
"Kabupaten yang punya PAD lebih biasanya ekstraktif dan biasanya konflik dengan lingkungannya tinggi, contohnya punya tambang dan segala macam,"
Sementara itu Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, mengatakan Apkasi saat ini dinilai cukupw progresif karena dipimpin oleh bupati-bupati muda. Apkasi merupakan partner yang baik bagi pemerintah provinsi dan pusat.
"Kami merasakan kehadiran Apkasi memberikan forum yang sangat kuat untuk memberikan masukan kepada pemerintah provinsi maupun pusat. Yang mereka mereka lakukan adalah hal-hal kebijakan, program yang sifatnya sangat riil dirasakan, apakah betul mengena untuk masyarakat atau ada hambatan," kata Adhy.
(abq/dte)