.webp)
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati punya modal kuat untuk mempertahankan takhtanya di Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024. Ikfina telah mengantongi rekom PKB. Selain itu, PKS juga memastikan akan segera menyusul untuk memberikan rekom.
Ketua Desk Pilkada DPC PKB Kabupaten Mojokerto Mualimin mengatakan, kepastian PKB mengusung Ikfina di Pilbup Mojokerto 2024 disampaikan Ketua Desk Pilkada DPP PKB Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim di Jakarta kemarin, Rabu (29/5). Menurutnya, surat rekomendasi akan diserahkan kepada Ikfina dalam waktu dekat.
"Kemarin sudah diumumkan oleh Gus Halim kalau rekomendasi untuk Pilbup Mojokerto diberikan kepada Bu Ikfina. Untuk penyerahannya (surat rekomendasi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari DPP, katanya menyusul," terangnya kepada wartawan, Kamis (30/5/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mendapatkan rekomendasi dari DPP PKB, lanjut Mualimin, menunjukkan bahwa Ikfina berkomitmen memenuhi 2 syarat yang diajukan partainya. Pertama, Bupati Mojokerto itu bakal memperjuangkan kepentingan warga Nahdliyin jika terpilih dalam pilkada. Kedua, rekom tersebut bakal mengakhiri perjalan Ikfina sebagai tokoh nonpartai.
"Beliau (Ikfina) sudah siap menjadi kader PKB," tegasnya.
Oleh sebab itu, kata Mualimin, DPC PKB Kabupaten Mojokerto tidak akan menyodorkan bacawabup. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya pilihan bacawabup kepada Ikfina dan partai koalisi.
"Kami dari awal sepakat PKB tidak mengusung wakil, artinya PKB mengusung cabup. Untuk cawabup kami serahkan kepada Bu Ikfina dan koalisi," jelasnya.
 Pilbup Mojokerto 2024. Foto ilustrasi: Jelita Nurisia/detikJatim |
Sebagai partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Mojokerto hasil Pemilu 2024, PKB bisa mengusung sendiri pasangan cabup dan cawabup di Pilkada 2024. Namun, menurut Mualimin, PKB bakal berkoalisi dengan PKS untuk mengusung Ikfina.
"Sampai hari ini kayaknya memang (koalisi) dengan PKS, tapi koalisi menjadi ranah Ketua DPC PKB. Sementara yang sudah siap mengusung Bu Ikfina kan dengan PKS. Apakah sudah terjalin koalisi, saya belum tahu detailnya," ujarnya.
Di sisi lain, DPP PKS menunjukkan sinyal kuat bakal memberikan rekomendasi kepada Ikfina untuk Pilbup Mojokerto 2024. Karena Ikfina paling intens berkomunikasi dengan PKS daripada bacabup yang lain.
"Yang kami ajukan insyaallah besok, artinya bisa Bu Ikfina tunggal, bisa yang lainnya. Selama ini, kami masih komunikasi baik dengan Bu Ikfina. Peluang besarnya rekom ke Bu Ikfina," ungkap Ketua DPD PKS Kabupaten Mojokerto Imam Sutarso.
Bahkan, Imam menyebut sudah menjalin komunikasi dengan DPC PKB Kabupaten Mojokerto untuk berkoalisi. Pihaknya mengupayakan rekomendasi dari DPP PKS untuk Ikfina tuntas dalam pekan depan. Sehingga PKS dan PKB bisa sama-sama memanasi mesin politiknya di Bumi Majapahit.
"Begitu sudah sama-sama, nanti kami turun dan memanaskan mesin partai. Karena semakin panjang waktu persiapannya, makin bagus memanasi mesin partai di Mojokerto. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai," tandasnya.
Jika koalisi PKB dan PKS terjalin, Ikfina bakal diusung 2 partai yang mempunyai 14 atau 28% kursi di DPRD Kabupaten Mojokerto. Jumlah kursi tersebut lebih dari cukup untuk mendaftarkan Ikfina beserta cawabupnya ke KPU Agustus nanti.
Perlu diketahui, PKB unggul dengan meraih 10 dari 50 kursi DPRD Kabupaten Mojokerto pada Pemilu 2024. Disusul Partai NasDem 8 kursi, PDIP 6 kursi, partai Golkar dan Demokrat masing-masing 5 kursi, lalu PKS, Partai Gerindra dan PPP masing-masing 4 kursi, PAN 3 kursi, serta Partai Perindo 1 kursi.
Pada Pilbup 2024, Ikfina pecah kongsi dengan Wabup Mojokerto Muhammad Albarraa atau Gus Barra. Pada Pilbup 2020, Gus Barra menjadi wakil Ikfina. Pasangan Ikfina-Barra (Ikbar) kala itu diusung Partai Demokrat, PKS, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Hanura dan PAN.
Mereka sukses menumbangkan 2 pasangan lain dengan meraup 405.157 atau 65,2% suara. Dua kontestan lain adalah paslon nomor urut 2, Yoko Priyono-Khoirun Nisa (Yoni) diusung Partai Golkar dan PPP, serta paslon nomor urut 3, Pungkasiadi-Titik Masudah (Putih) yang diusung PDIP, PKB dan PBB.
(dte/dte)
