.webp)
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, alokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan layanan ke masyarakat, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
"Pendidikan dan kesehatan adalah sektor wajib karena menjadi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus pilar menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang baik dan unggul. Pemkab Banyuwangi menyeimbangkan antara program penyiapan SDM ini dengan berbagai program lain, seperti infrastruktur, pertanian, kelautan, UMKM, pariwisata, dan pelayanan publik," ujar Ipuk, Kamis (2/5/2024).
Para PPPK guru dan tenaga kesehatan, kata Ipuk, telah ditempatkan di berbagai desa di Banyuwangi. Tenaga kesehatan ditempatkan di 45 Puskesmas yang tersebar di seluruh Banyuwangi dan rumah sakit umum daerah (RSUD). Sebagian juga membantu di Puskesmas Pembantu.
Demikian pula para guru telah ditempatkan di berbagai penjuru Banyuwangi, termasuk di SD dan SMP yang terletak di pinggiran, sekitar kawasan hutan, dan daerah yang jauh dari pusat kota.
"Kami berharap ini menjadi pendorong pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, di samping kita juga terus berupaya memperbaiki fasilitas pendidikan maupun kesehatan," ujar Ipuk.
Ipuk menambahkan pemenuhan alokasi anggaran PPPK juga merupakan komitmen untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN (tenaga honorer) di lingkungan Pemkab Banyuwangi. PPPK yang telah diangkat merupakan tenaga honorer yang telah mengabdi di Pemkab Banyuwangi.
"Terima kasih atas pengabdian teman-teman honorer selama ini. Sekarang sebagian sudah mulai diangkat sebagai PPPK, InsyaAllah kesejahteraan secara bertahap terus membaik. Semoga dengan diangkat menjadi PPPK bisa menjadi pelipat ganda semangat untuk bekerja lebih baik lagi," papar Ipuk.
Ke depan, lanjut Ipuk, upaya penuntasan tenaga honorer yang masih ada juga akan dilakukan dengan skema pengusulan formasi PPPK Pemkab Banyuwangi ke pemerintah pusat. "Sehingga nanti semua tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN)," pungkasnya.
(dpe/iwd)
