Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan satu kapal ikan asing (KIA) ilegal berbendera Malaysia. Kapal ini diamankan karena menangkap ikan secara ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 517 Selat Malaka.
Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menjelaskan, kapal PKFB 1269 ditangkap saat sedang mencari ikan di wilayah perairan Indonesia.
Selain itu, mereka juga tak dilengkapi dokumen perizinan penangkapan ikan yang sah. Kapal tersebut juga menggunakan alat tangkap terlarang, jaring atau trawl.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini merupakan bentuk komitmen KKP dalam rangka menindak tegas para pencuri ikan dan ini juga komitmen bahwa negara hadir di tengah masyarakat dalam rangka memberantas Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)," kata Pung di Lamongan, Jumat (26/4/2024).
Kapal berukuran 97 Gross Tonnage (GT) membawa 5 anak buah kapal (ABK), termasuk nakhoda yang merupakan warga negara Myanmar. Kapal tersebut dihentikan oleh Kapal Pengawas Hiu 03, 25 April 2024 sekitar pukul 15.20 WIB.
"Hal ini juga merupakan upaya dari target 100 hari kerja saya, sesuai amanah yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono sejak 12 Februari 2024 silam," ujar Ipunk.
Tidak sampai di situ, kapal KFB 1269 itu terindikasi menggunakan dokumen kapal lain yang ditangkap PSDKP pada Juni 2022. Di mana kapal tersebut sudah dimusnahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 116/Pid.Sus/2022/PN Lgs tanggal 07 September 2022.
PSDKP terus berkoordinasi dengan pihak Jabatan Perikanan Malaysia yang tengah menelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan dokumen perizinan.
"Memang betul kapal tangkapan Hiu 03 yang memiliki nomor lambung yang sama dengan kapal itu merupakan kapal lain yang diindikasi menggunakan izin atau Lesen Vesel yang sama dengan Kapal Malaysia yang ditangkap pada tahun 2022 lalu," tandasnya.
Sebagai informasi, KIA tersebut diperkirakan akan sampai di dermaga Pangkalan PSDKP Batam pada Jumat (26/4) untuk dilakukan proses Hukum lebih lanjut oleh PPNS Pangkalan PSDKP Batam.
Dugaannya, kapal tersebut melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Sektor Kelautan Dan Perikanan UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 85 Jo Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.
"Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono dalam menindak tegas para pelaku illegal fishing agar sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia dapat terus terjaga dan berkelanjutan," pungkasnya.
(abq/dte)