.webp)
Empat unit kapal hasil rampasan asal Vietnam menjadi milik nelayan kabupaten Banyuwangi. Kapal itu diserahkan secara simbolis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di kampung nelayan modern Lateng, Banyuwangi.
Sakti Wahyu Trenggono berharap kapal berukuran 70-100 GT itu mampu dimanfaatkan oleh kelompok nelayan bersama di Banyuwangi sebagai sarana kerja menangkap ikan secara terukur.
Menurutnya, populasi jumlah penduduk di wilayah pesisir mencapai 140 juta jiwa, di mana Indonesia harus menempatkan laut sebagai halaman depan sekaligus episentrum pembangunan nasional terutama untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu, dari hasil tangkapan pelanggaran yang dilakukan KKP terhadap Ilegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia, ada sejumlah kapal yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan produktivitas bagi nelayan.
Sementara itu, 4 kapal nelayan Vietnam yang sudah sah diterima dari kejaksaan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi agar bisa dimanfaatkan oleh nelayan setempat.
 Penyerahan secara simbolis kapal rampasan Kementerian KKP untuk nelayan di Banyuwangi. (Foto: Eka Rimawati/detikJatim) |
"Bupati nanti akan kelola dengan dikelompokkan menjadi satu kelompok-kelompok Jadi kalau yang kalau kapal 100 GT itu bisa 30 nelayan dan melautnya bisa lebih jauh lagi nanti kemudian kalau soal dia terbiasa dengan kapal kecil yang di bawah 5 GT untuk yang kapal besar diperlukan satu pendidikan dan sebagainya ada kepala Badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia ," terang Wahyu Trenggono.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan bahwa Banyuwangi punya wilayah timur dan selatan yang dikelilingi pantai dengan jumlah nelayan 29.000 orang di mana produksi ikan mencapai 48.000 ton dan nilai jualnya mencapai Rp 678 miliar.
Dengan dukungan dari Kementerian KKP berupa kapal rampasan yang diserahkan kepada para nelayan, Ipuk berharap nelayan di Banyuwangi menjadi kian sejahtera.
"Potensi yang besar ini mudah-mudahan semakin meningkat dengan adanya kampung nelayan modern yang akan dibangun di wilayah ini berkat dukungan dari KKP," kata Ipuk.
Data KKP menyebutkan, upaya pencegahan dan pengendalian ilegal fishing khususnya kapal asing setiap tahun terus menurun. Tahun 2023 kemarin, dari jumlah pelanggaran diangka ratusan, turun hingga angka belasan.
(dpe/dte)
