PJ Gubernur Pastikan Redistribusi Tanah se-Jatim Capai 99,9%

Foto: Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (Dok. Istimewa)

Surabaya - Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono di Ciputra Hall Surabaya. Di sana, ia turut serta menyaksikan pemberian 16 sertifikat tanah untuk tempat atau rumah peribadatan secara simbolis.

Pj Gubernur Jatim Adhy mengatakan serah terima sertifikat rumah ibadah itu merupakan langkah strategis untuk mendapatkan kepastian hukum tanah. Menurutnya, sangat berguna untuk mencegah timbulnya permasalahan aset organisasi keagamaan di kemudian hari dan membuat umat bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.

"Tata ruang dan sertifikasi tanah menjadi pintu masuk bagi masyarakat agar bisa bergerak secara ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat dimulai dari legalitas tanah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN," kata Adhy, Jumat (19/4/2024).

Adhy menyebutkan pelaksanaan redistribusi tanah di Jatim tahun 2023 hampir sempurna. Menurutnya, dari target 6.000 bidang telah mencapai 5.994 bidang atau 99,90 persen.

"Untuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 dari target 1.209.780 bidang telah terealisasi sebanyak 1.210.335 bidang atau mencapai 100,1 persen. Target maupun capaian realisasi sertifikat PTSL Jatim tertinggi di Indonesia," imbuh dia.

Lalu, realisasi sertifikat wakaf pada tahun 2023 mencapai 11.159 bidang. Sementara, realisasi sertifikat tempat ibadah lain di tahun 2023 mencapai 71 bidang.

Sementara, memiliki target pelaksanaan redistribusi tanah sebanyak 14.129 bidang. Kemudian, realisasi pelaksanaan redistribusi tanah sampai dengan April 2024 10.323 bidang. Menurut Adhy, realisasi redistribusi tanah saat ini 73,06 persen.

"Khusus target pelaksanaan PTSL tahun 2024 sebanyak 973.337 bidang dan realisasi sampai April 2024 sebanyak 9.925 bidang atau 1,02 persen. Pertanahan dan tata ruang memegang peran penting dalam pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Adhy menyatakan percepatan sertifikasi tanah harus terus dilakukan di Jatim. Bahkan, langkah percepatan capaian target PTSL didukung Pemprov Jatim dengan mengeluarkan surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor: 593/33896/011.1/2021 tentang permohonan dukungan percepatan PTSL dan mewujudkan peta Jatim lengkap kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Jatim.

"Kami juga membentuk tim gugus tugas reformasi agraria melalui Surat Keputusan Gubernur Jatim nomor 100.3.3.1/154/KPTS/013/2024 tentang tim gugus tugas reformasi agraria Provinsi Jatim," tutupnya.