.webp)
Progres pembangunan Jalur Pantai Selatan (pansela) baru mencapai 60%. Pembangunan jalur pansela terkendala sejumlah hal. Salah satunya adalah terkait pembebasan tanah atau lahan.
"Yang paling banyak belum selesai pembebasan lahannya itu adalah Trenggalek. Untuk pembebasan masih butuh anggaran sekitar Rp 200 miliar," ujar Kepala Bappeda Jatim M Yasin di Surabaya, Selasa (2/4/2024).
Pembebasan lahan, lanjut Yasin, menjadi tanggung jawab kabupaten setempat. Namun jika melihat kondisi fiskal Pemkab Trenggalek, ia menilai angka tersebut terlalu berat. Sehingga pemprov bersama pemerintah pusat akan membantunya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Pembebasan Lahan JLS Trenggalek Tersendat |
"Karena pemerintah pusat sebenarnya komitmen kalau lahannya siap, maka biaya konstruksinya akan segera dianggarkan, dan kita sudah selesaikan," terangnya.
Sementara terkait lahan Perhutani yang dilewati pembangunan jalur Pansela, Yasin menjelaskan bahwa tidak ada ganti rugi. Pemerintah hanya memerlukan izin penggunaan lahan dengan kompensasi melakukan konservasi seperti di Blitar dan Malang.
"Saya kira itu lebih ringan dibanding kita harus membeli seperti yang dulu dilakukan," ujarnya.
Sekadar diketahui, jalur Pansela di Jatim memiliki panjang sekitar 628 KM berdasarkan RPJPD dan telah terbangun 350 KM.
Yasin yakin sisa jalan yang belum rampung ditargetkan selesai dalam lima tahun mendatang. Pembangunan ini bertujuan untuk menyelesaikan disparitas antara Jatim bagian utara dengan selatan.
"Kita ini berat kalau nggak segera diselesaikan, disparitas utara selatan ini sangat luar biasa. Wilayah utara ini sudah mampu memberikan kontribusi PDRB 40 persen terhadap perekonomian kita, selatan baru 16 persen, jadi jomplangnya luar biasa, sementara potensi selatan tidak kalah dengan utara," pungkasnya.
(faa/iwd)
