.webp)
Pembangunan Jalur Pantai Selatan (Pansela/JLS) di Trenggalek terhambat akibat belum tuntasnya pembebasan lahan sepanjang 42 kilometer. Pemerintah daerah mengaku tidak memiliki anggaran cukup.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ramelan mengatakan, 42 kilometer lahan tersebut berada di ruas yang menyambungkan antara Kecamatan Watulimo dengan Munjungan dan Kecamatan Munjungan dengan Panggul. Untuk proses pembebasan lahan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 285 miliar.
"JLS ada target dari pusat tahun 2029 harus menyambung Malang-Yogyakarta. PR terbesar memang ada di Trenggalek," kata Ramelan, Kamis (1/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, proses pembebasan lahan jalur Pansela Trenggalek belum bisa segera dituntaskan karena keterbatasan anggaran pada APBD. Sehingga, pemerintah daerah tidak melakukan penganggaran yang besar untuk pembebasan lahan. "Tahun ini hanya ada Rp 500 juta, kecil sekali itu," jelasnya.
Bahkan, lanjut Ramelan, pihaknya akan sulit untuk memenuhi target tersambungnya JLS Yogyakarta-Malang pada 2029 tanpa adanya dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat. Jika dipaksakan, justru akan mengganggu postur APBD Trenggalek.
"42 Km itu sakit butuh anggaran sekitar Rp 285 miliar. Jadi kalau di pendapatan kita, PAD kita 1 tahun hanya Rp 314 miliar, artinya di sisa waktu ini kita harus menganggarkan Rp 80 miliar per tahun. Pasti akan mengganggu postur APBD," imbuhnya.
Untuk mempercepat target pembangunan JLS di Trenggalek, pada semester satu tahun ini, pemerintah daerah mengaku akan mengupayakan pembebasan lahan milik perhutani sepanjang 16 kilometer. Ruas yang dibebaskan berada antara Pantai Cengkrong, Kecamatan Watulimo hingga Pantai Ngampiran, Kecamatan Munjungan.
"Sebetulnya kalau memang ada anggaran yang cukup, nggak banyak Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar bisa tembus sampai dengan Munjungan," kata Ramelan.
Pembebasan lahan di kawasan Perhutani tersebut menjadi prioritas Pemkab Trenggalek karena tidak membutuhkan anggaran yang besar. Sebab sistem yang digunakan adalah pinjaman pakai.
"Enggak butuh biaya yang banyak, cuma untuk proses administrasi aja, pengukuran, pemasangan patok dan lain sebagainya, karena sistemnya bukan tukar guling seperti yang dulu," imbuhnya.
Terkait pembebasan lahan tersebut, pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Bahkan, jika lahan Perhutani tuntas di tahun ini, maka pembangunan fisik JLS dijanjikan akan dilakukan 2025 dan 2026.
(hil/fat)
