.webp)
Koordinator Aksi dari Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi Surabaya (APPDS) Fiantanto mengatakan, kedatangan mereka ingin mengklarifikasi langsung usai akun Connie Bakrie menyatakan polisi memiliki akses ke C1 dan Sirekap KPU.
"Ratusan pemuda ini mempertanyakan postingan akun Instagram yang menyebut polres-polres memiliki akses ke Siran Cekap d1," kata Fiantanto saat ditemui awak media, Kamis (21/3/2024).
"Sudah banyak berita simpang siur terkait netralitas Polri. Kami ingin mendapat jawaban dari kepolisian secara langsung, apakah postingan tersebut benar?" imbuhnya.
Ia bersama beberapa perwakilan pemuda akhirnya bertemu dengan Wakapolrestabes Surabaya AKBP Wimboko. Saat ditemui, Wimboko menegaskan Polri netral. Dalam kontestasi politik, baik Pileg maupun Pilpres 2024, pihaknya bertugas sebatas pengamanan saja.
Mantan Kapolres Ponorogo itu menyatakan, pihaknya tetap menghormati apa yang diminta para peserta aksi untuk berorasi di depan Polrestabes Surabaya. Namun, ia memastikan kembali bila polisi hanya sebatas pengamanan jalannya pemilu saja dan tidak memiliki akses ke Sirekap maupun C1.
"Kami tidak bisa mengakses Sirekap dan C1, hanya pengamanan, jadi hanya menjaga di luar kantor KPU bersama TNI. Tentunya kami menjunjung tinggi netralitas selama pemilu, itu sudah kami sampaikan sejak awal sebelum dan selama Pemilu 2024," paparnya.
Setelah itu, Fiantanto dan beberapa perwakilan peserta aksi kemudian membuat laporan polisi. Dalam laporannya, ia melaporkan Connie. Ia menyatakan, langsung melaporkan pemilik akun @connierahakundinibakrie usai bertemu polisi. Menurutnya, postingan itu dinilai menyebarkan hoaks serta meresahkan masyarakat.
"Kami yakin polisi netral, tidak mungkin polisi bisa mengakses Sirekap apalagi campur tangan mengisi C1. Kami pemilih muda ingin menikmati demokrasi tanpa adanya provokasi," jelasnya.
Hingga kini, sudah ada 2 laporan masuk. Seluruhnya, lanjut Wimboko, tetap diproses hukum.
"Kami lakukan penyelidikan secara profesional pada setiap laporan yang masuk akan kami proses sesuai hukum yang berlaku," tutup Wimboko.
(hil/dte)
