.webp)
Unjuk rasa digelar di depan Polrestabes Surabaya. Massa mempertanyakan netralitas Polri di pemilu usai postingan dari Connie Rahakundini Bakrie yang menyebut Polri punya akses ke aplikasi Sirekap KPU dan pengisian formulir C1 dilakukan di polres-polres se-Indonesia.
Pantauan detikJatim, ada puluhan orang yang mengaku dari Gerakan Rakyat Surabaya Dukung Demokrasi (Geruduk) melakukan aksi demo di depan markas polisi di Jalan Sikatan, Surabaya. Di sana mereka sampaikan orasi dan mempertanyakan netralitas Polri pascaunggahan Connie Bakrie.
Usai menggelar aksi perwakilan massa diundang masuk untuk berdiskusi dengan Wakapolrestabes Surabaya AKBP Wimboko dan jajaran. Wimboko memberikan penjelasan bahwa postingan itu tidak benar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wimboko mengatakan pihaknya telah menerima perwakilan massa aksi dari Geruduk Surabaya. Ia mengaku telah menjelaskan kepada mereka yang mempertanyakan kaitan netralitas TNI Polri dalam rangka Pilpres dan Pileg 2024.
"Hal ini berangkat dari postingan bu Connie dan dipertanyakan. Apabila ada kecurangan, kami nyatakan siap untuk dikoreksi, prinsipnya kami siap kooperatif pada seluruh pihak," kata Wimboko saat ditemui awak media di Polrestabes Surabaya, Selasa (19/3/2024).
Wimboko memastikan apa yang disampaikan di postingan itu tidak benar. Menurutnya Polri, terutama Polrestabes Surabaya, tidak punya akses untuk masuk ke aplikasi Sirekap KPU maupun mengisi formulir C1 Pemilu 2024.
 Wakapolrestabes Surabaya AKBP Wimboko temui massa Geruduk yang demo di depan Polrestabes Surabaya. (Foto: Praditya Fauzi Rahman/detikJatim) |
"Karena polisi tidak ada akses sama sekali untuk ke C1 maupun Sirekap, kami pastikan Polrestabes Surabaya netral terkait pemilu 2024," imbuhnya.
Wimboko menegaskan bahwa Polri dan TNI hadir di tengah masyarakat saat Pemilu 2024 bukan untuk ikut masuk dan intervensi dalam pesta demokrasi melainkan mengamankan jalannya pesta demokrasi di Kota Pahlawan.
"Dari mana rumusnya juga tidak ketemu. Kami cuma bertanggung jawab dalam hal keamanan Pilpres bersama TNI dan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Korlip Aksi dari Gerakan Rakyat Surabaya Dukung Demokrasi (Geruduk) Musawwi menyebut pihaknya mempertanyakan terkait postingan tersebut. Ia mengaku tak mempercayai postingan yang mengklaim Polri bisa masuk akun Si Rekap dan C1.
"Kami pertanyakan terkait netralitas Polri seperti apa, kami memastikan bahwa di Surabaya tidak ada kecurangan tapi kenapa ada isu-isu seperti itu dan kami pertanyakan mekanisme larangan di TPS-TPS," tuturnya.
Usai bertemu Wimboko dan jajaran, Musawwi memastikan bila tuduhan dalam postingan itu tak sesuai dengan kenyataannya.
"Kami sudah dapat klarifikasi dari Wakapolrestabes Surabaya (AKBP Wimboko) bahwa Polrestabes Surabaya netral dan kami akan terus melakukan bentuk pengawasan terhadap Polri tentang netralitas pemilu di 2024," tutupnya.
(dpe/dte)
