.webp)
Puluhan orang melakukan aksi unjuk rasa di Mapolres Pasuruan Kota. Mereka mempertanyakan netralitas Polri dalam Pemilu 2024.
Unjuk rasa dilakukan kelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kota Pasuruan (AMKP) dan beberapa elemen lain. Aksi ini dipicu adanya isu di medsos yang menyebut aparat kepolisian bisa membuka akses Sirekap KPU dan merubah formulir C1 hasil pemungutan suara di masing-masing TPS.
"Kami datang ke sini meminta penjelasan terkait adanya isu- isu soal netralitas Polri di media sosial, seperti isu aparat kepolisian bisa membuka akses Sirekap dan merubah formulir C1," kata Ketua Aliansi Masyarakat Kota Pasuruan (AMKP) Ayik Suhaya, Rabu (20/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Aksi massa mempertanyakan kenetralitasan Polri (Foto: Istimewa) |
Perwakilan pendemo kemudian ditemui Waka Polres Pasuruan Kota Kompol Andria Diana Putra yang mewakili Kapolres Pasuruan Kota AKBP Makung Ismoyo Jati. Dalam pertemuan itu, Andria menegaskan bahwa polisi netral dalam Pemilu 2024.
Polisi hanya melakukan tugas pengamanan dan pengawalan mulai proses kampanye, pendistribusian logistik serta pengamanan pemilu agar agenda tahapan pemilu berjalan dengan baik.
"Kami selalu mengikuti apa yang disampaikan bapak Kapolri dan menaati undang-undang bahwa kami Polri netral, tidak ada mengubah maupun mengisi C1 dan kami murni melaksanakan pengamanan dan pengawalan saja," tegas Andria.
Andria menghargai penyampaian pendapat kelompok massa tersebut. Menurut Andria, hal itu merupakan bukti kepercayaan kepada institusi kepolisian.
"Mereka meminta penjelasan dulu, tidak serta-merta mempercayai pemberitaan yang menyudutkan institusi," jelasnya.
Sebelumnya beredar postingan di akun Instagram @connierahakundinibakrie, yang menuding polisi punya akses Sirekap dan C1.
(abq/iwd)
