.webp)
Tiga partai politik menolak hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 Kabupaten Banyuwangi. Tiga parpol adalah Hanura, PBB, dan Garuda. Akibatnya proses rekapitulasi tingkat kabupaten setempat belum rampung sepenuhnya.
Ketua DPC Hanura Banyuwangi Basuki Rachmad menyebut, penolakan tersebut memiliki dasar kuat. Menurutnya, hasil rekap yang ada tidak sesuai fakta dan terindikasi banyak kecurangan.
Partainya mencium aroma kecurangan sejak awal penghitungan suara, bahkan saat proses pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu, partainya telah menemukan sejumlah kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan hasil Pengamatannya, banyak terjadi praktik politik uang dan bagi-bagi sembako pada masa tenang. Termasuk saat hari H coblosan dan dilakukan secara terang terangan.
"Yang jelas itu kan melanggar UU Pemilu. Tapi apakah itu menjadi temuan, kan ternyata tidak," kata Basuki, Senin (4/3/2024).
Fenomana indikasi pelanggaran itu nyatanya tidak mampu terendus oleh Bawaslu dan jajaranya yang berada di lapangan. Ia pun mempertanyakan integritas dan kinerja lembaga pengawas pemilu itu. Bahkan, kata Basuki, proses rekapitulasi mulai tingkat TPS hingga kecamatan semuanya terindikasi kecurangan.
Dia menyebut pada proses rekapitulasi di kecamatan, PPS tidak menyampaikan hasil pemungutan di masing-masing kelurahan/desa yang cukup ditutup dengan alasan terlambat.
Tapi pengawas menormalisasi itu dengan dalih karena petugas masih baru, kurang berpengalaman dan sebagainya yang kemudian tidak dicatat sebagai temuan.
"Nah, ini syarat kecurangan di tingkat TPS. Saya menemukan C1 itu adanya penggelembungan suara antara 10-15 suara di beberapa TPS. Masuk perhitungan di kecamatan, ada plano ganda. Tapi nyatanya tidak ada temuan dari Panwas dan Bawaslu," terangnya.
Kecurigan akan terjadinya indikasi kecurangan itu diperkuat saat prosesi rekapitulasi tingkat kabupaten Banyuwangi. Antara lain di Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Glagah, dan Kabat yang tak sinkron dengan data antara PPK, Panwas dan saksi parpol.
Untuk itu Basuki menduga ada permainan diantara penyelenggara pemilu. Sebab di Kecamatan Glagah, juga sempat terjadi insiden di mana amplop form D Hasil tidak tersegel. PPK mengganti segel dengan lem.
"Itu kan jelas menguatkan indikasi adanya perubahan data hasil rekap," kata dia yang juga menjadi saksi partai dalam prosesi rekapitulasi tingkat kabupaten.
Alasan-alasan itu yang membuatnya meragukan prosesi pemilu 2024 di Banyuwangi. Ia pun tegas menolak hasil rekapitulasi pemilu di Bumi Blambangan tersebut.
"Jadi saya menilai sejak masa tenang itu ada indikasi kecurangan-kecurangan yang terstruktur akan tetapi dibiarkan. Saya menilai Bawaslu tidak bisa melaksanakan tupoksinya dengan benar," jelasnya.
Terkait keberatan dan penolakan hasil pemilu ini, Basuki mengaku juga akan berkirim surat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
"Supaya didengarkan keluhan kita ini, kita akan berkirim surat juga ke DKPP," tegasnya.
(abq/dte)
