.webp)
Calon legislatif (caleg) DPR RI mengamuk hingga mengancam membunuh Panita Pemilihan Kecamatan (PPK). Caleg petahana atau incumbent dari PAN bernama Slamet Aryadi itu menduga PPK Lenteng, Kabupaten Sumenep melakukan penggelembungan suara.
Aksinya itu viral di media sosial. Slamet mendatangi Kantor PPK Lenteng bersama sejumlah orang. Ia langsung marah-marah menggunakan bahasa Madura, bahkan sempat menggebrak meja. Setelah mengamuk di depan panitia PPK Lenteng, Slamet pun meninggalkan lokasi.
Berikut fakta-fakta kemarahan caleg incumbant PAN di Sumenep:
1. Video Slamet Ngamuk Viral di Medsos
Sebuah video berdurasi 57 detik memperlihatkan Slamet mengamuk dan mengancam PPK Lenteng viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan Slamet mendatangi kantor PPK Lenteng menggunakan sarung dan kaus merah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia tampak ditemani sejumlah orang. Setiba di kantor PPK Lenteng, Slamet langsung marah-marah menggunakan bahasa Madura. Ia juga tampak mengacungkan tangannya ke arah petugas. Seorang anggota Polres Sumenep terlihat mengawasi insiden tersebut.
"Soro kaloar mun lakek soro kaloar, soro kaloar yeh. Mun tak mateh jek nyamaa'agi salamet cong ye mun alapola rea, jek alapola be'en kek lakek soro kaloar kabbi (suruh keluar kalau laki-laki, suruh keluar ya jangan macam-macam, kalian laki-laki suruh keluar semua, kalau tidak mati bukan selamet ya, kalau macam-macam)," kata Slamet dalam video yang dilihat detikJatim, Sabtu (2/3/2024).
"Jangan seperti ini, pleno sudah ditok sudah diputuskan sekian, kok main. Ini pidana sudah, ini sudah pidana, mana otak kalian sebagai PPK digaji oleh negara juga," imbuh Slamet sambil menggebrak meja.
Tak berselang lama setelah mengamuk di depan panitia PPK Lenteng, Slamet langsung meninggalkan lokasi bersama teman-temannya.
2. Slamet Mengancam Bunuh PPK
Komisioner KPU Sumenep Rofiqi Tanzil menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (1/3/2024) malam. Ia mengatakan, Slamet ngamuk mendatangi kantor PPK Lenteng setelah penandatanganan hasil rekapitulasi suara kecamatan.
"Kemarin kami mendapatkan laporan dari teman-teman PPK Kecamatan Lenteng. Ada beberapa orang yang mengaku keberatan dengan hasil perolehan di salah satu partai politik di internal partai. Tapi itu pasca penandatanganan D hasil, jadi teman-teman diminta mengembalikan, mengembalikan ke mana? Kemudian teman-teman bingung karena itu di internal partai," terang Tanzil.
Menurut Tanzil, ada nada ancaman pembunuhan kepada panitia. Pihaknya pun sudah melakukan komunikasi dan langkah-langkah dengan PPK Lenteng untuk menyikapi ancaman tersebut.
"Sesuai video yang beredar ada pengancaman ke teman-teman PPK, biasa kan karena hari ini rekapitulasi di tingkat kabupaten sudah berlangsung, dan barangkali ada calon yang merasa dirugikan, ya enggak apa-apa, nanti disinkronkan di tingkat kabupaten, untuk hal-hal yang barangkali ada dugaan seperti itu," imbuhnya.
3. Dugaan Penggelembungan Suara
Tanzil menjelaskan, dugaan penggelembungan suara seperti yang disampaikan Slamet terjadi di internal partai. Ada caleg DPR RI dari PAN yang diduga suaranya mengalami penggelembungan. Sehingga dia meminta untuk dilakukan pengecekan kembali.
"Dugaan penggelembungan kan kemarin yang sempat beredar itu, dan itu terjadi di internal partai, tidak dengan partai lain, hanya saja saksi di PPK Lenteng itu semua saksi sudah menandatangani, informasinya seperti itu (dia incumbent DPR RI)," terang Tanzil.
4. Slamet Dapat Teguran dari PAN Jatim
Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig menerangkan, Slamet merupakan caleg DPR RI PAN Dapil Jatim XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Sampang). Menurutnya, Slamet sudah mendapatkan teguran usai videonya mengamuk dan mengancam membunuh PPK viral.
"Sudah ditegur," kata Sadig.
Sadig menyebut, Slamet marah bukan tanpa alasan. Menurutnya, Slamet hanya ingin mengawal suaranya dan semua caleg juga akan melakukan hal demikian jika terjadi dugaan kecurangan.
Ia pun memastikan tidak ada sanksi dari partai. Pasalnya, aksi Slamet yang memarahi anggota PPK Lenteng itu masih dalam batas kewajaran memperjuangkan haknya.
"Ya kalau semua yang seperti itu diberi sanksi, nggak kelar-kelar urusan. Itu kan sedang membela hak-haknya, setiap daerah punya gaya yang juga beda-beda," tandasnya.
(irb/fat)
