.webp)
Dosen yang juga pengamat politik Universitas Brawijaya Prof Anang Sujoko merespons pengangkatan sejumlah pendukung paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai komisaris di BUMN. Menurutnya, transaksi politik ini sangat vulgar. Apalagi, KPU belum mengumumkan pemenang pemilu secara resmi.
Prof Anang mengkritisi fenomena bagi-bagi kursi jabatan komisaris perusahaan BUMN yang belakangan ini terjadi. Menurutnya, ini menjadi masalah politis yang sangat vulgar.
"Saya melihat ini sudah menjadikan sebagai sebuah transaksi politik yang sangat vulgar, sangat kelihatan sekali banyak memunculkan mengenai politis balas budi dan kemudian mengenai politik transaksional," terang Anang kepada detikJatim, Rabu (28/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Anang menilai Jokowi seakan menganggap BUMN seperti perusahaan-perusahaan pribadinya dengan banyaknya TKN 02 yang menerima jabatan komisaris BUMN saat ini.
"Itu jadi semacam kekhawatiran ya, kalau ini hanya sebagai salah satu motivasi mereka. Jadi saya khawatir BUMN saat ini bukan lagi sebagai sebuah generic profit, tetapi menjadi sebuah lahan untuk diperas," ungkap Anang.
"Itu karena hadirnya beberapa orang yang masuk itu, prosesnya sudah proses transaksional politis," imbuhnya.
Sebagai informasi, belakangan banyak tim sukses pendukung Prabowo-Gibran yang mendapat jabatan komisaris BUMN. Pertama, ada Siti Zahra Aghnia yang kini menjadi komisaris baru PT Pertamina Patra Niaga. Diketahui, Siti Zahra Aghnia adalah istri Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan.
Selain Siti, ada nama Prabu Revolusi yang diangkat menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), anak usaha PT Pertamina (Persero). Prabu merupakan eks Deputi Komunikasi 360 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, namun berpindah mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
(hil/dte)
