.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Langkah Jokowi itu dinilai sebagai politik balas budi.
"Saya kira ini (pelantikan), salah satu upaya dari Pak Jokowi untuk memperkuat dari parlemen, yang sebelumnya Demokrat tidak menjadi bagian dari koalisi yang selama ini ada di kekuasaan," ujar pengamat politik yang juga Dekan FISIP Universitas Brawijaya Prof Anang Sujoko kepada detikJatim, Rabu (21/2/2024).
Menurut Anang, ada makna lain di balik pelatikan Hadi Tjahjanto dan AHY sebagai bagian dari kabinet Indonesia Maju. Yakni bukan hanya sebuah profesionalitas yang selalu didengungkan Jokowi pada masa awal dilantik menjadi Presiden ke-7 Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetapi ini lebih bicara pada sebuah transaksional politis, dalam rangka untuk memperkuat koalisi itu sendiri. Dan juga bisa dianggap bisa sebagai upaya balas budi," tuturnya.
"Karena Demokrat dengan Pak SBY-nya itu dalam Pilpres 2024 menjadi bagian dari koalisi Indonesia Maju," sambung Anang.
Kendati begitu, Anang melihat sosok Hadi Tjahjanto sangat tepat dipilih menjadi Menko Polhukam, karena pengalamannya pernah menjabat Panglima TNI dan Menteri ATR/BPN.
Meskipun tidak dimungkiri, Hadi merupakan sosok yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.
"Terkait dengan Pak Hadi, memang adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi sehingga sebelumnya sebagai Panglima TNI. Kemudian menjadi Menteri ATR, tentu saja dengan background-nya memang lebih sesuai dengan Menko Polhukam," pungkasnya.
(hil/dte)
