.webp)
Ketua Demokrat Jember Try Sandi Apriana dituding tidak amanah. Rumahnya sempat digeruduk kader, selain itu dia juga diusulkan oleh kader ke Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum Demokrat agar dipecat.
Para pengurus DPC Partai Demokrat Jember beserta 28 Ketua dan pengurus PAC meminta DPP dan DPD Partai Demokrat Jatim memecat Try Sandi Apriana baik dari posisinya sebagai Ketua Demokrat Jember maupun keanggotaannya sebagai kader Partai. Try Sandi dinilai tidak amanah.
Menanggapi tudingan kader tersebut, Try Sandi Apriana selaku Ketua DPC Demokrat Jember enggan berkomentar banyak. Dia mengaku masih ingin fokus pada proses penghitungan suara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ngapunten (maaf), biar Pemilu ini beres dulu. Nanti akan kami beri penjelasan setelah semua selesai," ujarnya.
Sebelumnya, para pengurus DPC dan 28 ketua serta pengurus PAC Partai Demokrat sempat menggeruduk rumah Try Sandi sebelum pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2024, tepatnya pada 13 Februari.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Jember Mashudi mengatakan Try Sandi telah merusak suara partai dan suara caleg pada Pemilu 2024. Untuk itu, pihaknya mengirimkan surat resmi kepada Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harymurti Yudhoyono di Jakarta agar ketua Demokrat Jember dipecat.
Menurut Mashudi, tuntutan ini berawal dari H-1 malam saat para pengurus DPC dan DPAC mendapat undangan rapat persiapan pemilu dari DPC. Namun anehnya Try Sandi justru tidak muncul dalam rapat tersebut.
"Kami menunggu dari jam 19.00 sampai 21.00. Awalnya sih saat ditelpon bilangnya on the way. Tetapi tidak muncul-muncul, malah setengah jam kemudian HPnya tidak bisa dihubungi lagi," kata Mashudi, Senin (19/2/2024).
Karena tak juga muncul akhirnya para pengurus DPC dan DPAC mendatangi rumah Try Sandi. Bahkan pengurus juga mendatangi menantu Bupati Jember itu ke Pendapa Kabupaten.
"Karena nggak ada kabar kami datangi rumah Ketua DPC di jalan Gajah Mada, di pendopo Bupati, ternyata nggak ada. Nggak tahu sembunyi di mana. Ditunggu hingga jam 4 pagi tetap nggak muncul, akhirnya mereka membubarkan diri," tandas Mashudi.
Menurut dia, akar persoalan yang terjadi atas tuntutan pemecatan Try Sandi ini adalah penggunaan anggaran partai yang tidak transparan. Terutama dana saksi dari DPP. Para pengurus PAC ini meminta agar dana saksi dicairkan H-1 namun tidak dikabulkan oleh Try Sandi.
"Mereka minta H-1 dana saksi dari DPP sebesar 100 ribu per saksi dicairkan. Namun keinginan PAC tidak dihiraukan. Malah bilangnya akan diberikan setelah menyerahkan surat C-hasil," terang Mashudi.
Ini membuat para saksi kecewa. Dampaknya, hasil di Pemilu mengecewakan.
"Kami bukan minta uang pribadi ketua DPC tapi uang saksi dari DPP yang memang sudah ditransfer ke DPC. Apa susahnya?" kata Mashudi.
Karena Try Sandi menolak memberikan uang saksi pada H-1, sekitar 7.600 lebih saksi yang sudah disiapkan menolak untuk menjadi saksi.
"Hanya sekitar 1.119 saksi yang bekerja. Akibatnya ya pengaruh pada suara. Sebab 1 saksi kami tugaskan membawa 5 orang. Dan itu gagal," tambah dia.
Mashudi juga membeberkan soal penggunaan anggaran yaitu dana Banpol dan iuran Fraksi yang tidak pernah ada kejelasan digunakan untuk apa saja.
"Harusnya ada pertanggungjawaban yang jelas penggunaan anggaran Banpol dan Fraksi. Ini tidak ada, gak jelas. Masa bantuan honor saksi 100 ribu per saksi ditahan juga, uang banpol di makan sendiri, uang iuran fraksi juga di pegang ketua DPC. Kalau pemimpin bobrok seperti gak dipecat, kasihan Demokrat," jelas dia.
Tidak hanya soal penggunaan anggaran yang tidak transparan, Try Sandi juga dinilai tidak memberikan kontribusi apapun untuk membesarkan partai dan tidak mampu bekerja sama dengan baik dengan pengurus Partai dari tingkatan DPC hingga DPR.
Mashudi mengatakan, para pengurus Demokrat di Jember melihat tidak ada upaya serius Ketua DPC membuat kegiatan Partai agar dinamis dan suara Demokrat di Jember naik signifikan.
"Tidak ada itu Bimtek saksi misalnya, atau pendidikan partai. Tapi anggarannya habis. Jadi organisasi ini mati suri, tidak ada pembinaan organisasi juga," imbuhnya.
(dpe/fat)
