.webp)
Sekretaris DPC Partai Demokrat Jember Mashudi mengatakan, akar persoalan desakan pemecatan Try Sandi adalah penggunaan anggaran partai yang tidak transparan. Salah satunya, saat pengurus PAC meminta dana saksi dicarikan H-1 pemilu, tapi tidak dikabulkan Try Sandi.
"Mereka minta H-1 dana saksi dari DPP sebesar Rp 100 ribu per saksi dicairkan. Namun, keinginan PAC dihiraukan. Malah bilangnya akan diberikan setelah menyerahkan surat C-hasil," terang Mashudi, Senin (19/2/2024).
Aksi Try Sandi menolak memberikan uang saksi pada H-1 pemilu menyebabkan sekitar 7.600 lebih orang yang sudah disiapkan menolak menjadi saksi. Kekecewaan para calon saksi ini, sebut Mashudi, memengaruhi hasil pemilu.
"Kami bukan minta uang pribadi ketua DPC, tapi uang saksi dari DPP yang memang sudah ditransfer ke DPC, apa susahnya? Jadinya hanya sekitar 1.119 saksi yang bekerja. Akibatnya ya pengaruh pada suara. Sebab, satu saksi kami tugaskan membawa lima orang. Dan itu gagal," ungkapnya.
Masalah anggaran itu bukanlah yang pertama. Menurut Mashudi, penggunaan anggaran dana bantuan politik (banpol) dan iuran fraksi juga tidak pernah ada kejelasan penggunaan.
"Harusnya ada pertanggungjawaban yang jelas penggunaan anggaran banpol dan fraksi. Ini tidak ada, nggak jelas. Masa bantuan honor saksi Rp 100 ribu per saksi ditahan juga, uang banpol dimakan sendiri, uang iuran fraksi juga dipegang ketua DPC. Kalau pemimpin bobrok seperti itu nggak dipecat, kasihan Demokrat," jelas dia.
Selain tidak transparan, Try Sandi juga dinilai tidak memberikan kontribusi apapun untuk membesarkan partai. Mashudi mengatakan, para pengurus Demokrat Jember melihat tidak ada upaya serius ketua DPC untuk membuat kegiatan partai agar dinamis dan suara Demokrat di Jember naik signifikan.
Try Sandi disebut tidak mampu bekerja sama dengan baik dengan pengurus partai dari tingkatan DPC hingga DPR. Kader menilai Try Sandi tidak amanah dalam menjalankan tugas. Try Sandi juga dianggap telah merusak suara partai dan suara caleg di Jember pada Pemilu 2024.
"Tidak ada itu bimtek saksi misalnya, atau pendidikan partai. Tapi anggarannya habis. Jadi organisasi ini mati suri, tidak ada pembinaan organisasi juga," imbuhnya.
Sebelumnya, kader juga sempat menggeruduk rumah Try Sandi karena tidak datang rapat persiapan pemilu dari DPC. Hal ini jugalah yang memicu kader menuntut pemecatan Try Sandi.
Saat itu, terang Mashudi, para pengurus DPC dan DPAC mendapat undangan rapat persiapan pemilu dari DPC. Namun, Try Sandi justru tidak muncul dalam rapat tersebut.
"Kami menunggu dari jam 19.00 WIB sampai 21.00 WIB. Awalnya sih, saat ditelepon bilangnya on the way. Namun, tidak muncul-muncul malah setengah jam kemudian HP-nya tidak bisa dihubungi lagi," kata Mashudi.
Karena tak juga muncul, akhirnya para pengurus DPC dan DPAC mendatangi rumah Try Sandi. Bahkan, pengurus juga mendatangi menantu Bupati Jember itu ke pendopo kabupaten.
"Karena nggak ada kabar, kami datangi rumah Ketua DPC di Jalan Gajah Mada, di pendopo bupati, ternyata nggak ada. Nggak tahu sembunyi di mana. Ditunggu hingga jam 4 pagi tetap nggak muncul, akhirnya mereka membubarkan diri," tandasnya.
(irb/irb)
