.webp)
Manuver Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor yang hadir dalam deklarasi mendukung paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Ponpes Bumi Shalawat, Kamis (1/2) cukup mengejutkan. Padahal, Gus Muhdlor sempat menghilang saat KPK menggeledah rumah dinasnya pada Rabu (31/1).
Gus Muhdlor merupakan politikus PKB, di mana partai tersebut mengusung paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Akrobat politik dari Gus Muhdlor dinilai sebagai wujud oportunis politikus saat persoalan hukum sedang membayangi dirinya.
"Kalau saya ini sebenarnya tidak heran. Kalau dalam bahasa politik namanya oportunis politikus bahwa prinsipnya dia akan mendukung yang potensial menang, karena hasil survei menyatakan pasangan 02 memang lebih tinggi dan berpotensi untuk menang," ujar pengamat politik Universitas Brawijaya Wawan Sobari kepada detikJatim, Jumat (2/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Wawan, tim pemenangan kampanye Prabowo-Gibran harus berani melakukan klarifikasi atas sikap Gus Muhdlor. Sebab, sebenarnya sikap tersebut justru membawa risiko bagi pencitraan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Ini sebenarnya risiko pencitraan bagi 02 dan pihak 02 harus berani klarifikasi soal itu," tutur dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ini.
Wawan mengungkapkan, Capres 02 Prabowo Subianto sangat jelas mengampanyekan di salah satu visi misinya yakni memberantas korupsi sampai ke akarnya. Hal ini sangat bertolak belakang ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi Rp 2,7 miliar di Sidoarjo.
Apalagi, kata Wawan, Gus Muhdlor menjadi Bupati Sidoarjo yang didukung partai yang saat ini berseberangan dengan koalisi Prabowo-Gibran.
"Jelas Pak Prabowo dalam visi misinya mengatakan akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, dengan ini sangat bertolak belakang. Bagi saya kalau misalkan seorang diduga terlibat korupsi, kemudian tiba-tiba mendukung 02, padahal sudah jelas partai dia yang mencalonkan partai lawannya 02, ini saya katakan justru menjadi beban 02, bukan keuntungan. Padahal, isu korupsi itu isu yang sangat sensitif di dalam pemilu," beber Wawan.
Menurut Wawan, hadirnya Gus Muhdlor dalam deklarasi mendukung pasangan Prabowo-Subianto justru berpotensi untuk dijadikan kampanye negatif bagi rival politik di Pilpres 2024. Sebab, belakangan justru orang-orang yang 'bermasalah' justru mendukung Prabowo-Gibran.
"Ini bisa dijadikan bahan kampanye negatif oleh 01 dan 03, apa kampanye negatifnya? Dipenuhi oleh orang-orang dengan tanda petik bermasalah hukum. Padahal itu bertolak belakang dengan visi misi Prabowo," tuturnya.
Wawan melihat, di Pemilu 2024 banyak deretan politisi yang memihak pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berpotensi menang. Sikap hanya untuk mencari keuntungan ini, sangat tidak mengindahkan etika dan moralitas dalam berpolitik.
"Terus terang saya melihat di pemilu sekarang, banyak memunculkan politikus oportunis yang potensi menang diikuti. Tidak mengindahkan baju partai mereka, tidak mengindahkan moralitas mereka, apalagi jika tersandera secara hukum. Padahal dalam politik itu ada etika, ada moralitas politik untuk teguh pendirian memegang ideologinya. Tidak melihat menang kalah," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, Siska Wati sebagai tersangka pemotongan insentif ASN usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, pada Kamis (25/1/2024).
Dia diduga telah memotong insentif untuk ASN BPPD atas raihan target pajak BPPD senilai Rp 1,3 triliun pada 2023. Pemotongan dengan besaran antara 10% sampai 30% tergantung insentif yang diterima ASN itu, diduga untuk memenuhi kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.
Untuk melanjutkan penyelidikan kasus itu, KPK telah menyampaikan akan melakukan pemeriksaan terhadap sang bupati. Seperti disampaikan oleh Jubir KPK Ali Fikri kemarin.
"Dari informasi yang kami terima, besok (2/2) bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, Ahmad Muhdlor Ali, Bupati Sidoarjo," kata Ali dilansir dari detikNews, Kamis (1/2/2024).
(hil/dte)
