.webp)
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menghilang saat KPK menggeledah rumah dinasnya pada Rabu (31/1). Kemarin dia muncul di Ponpes Bumi Sholawat Sidoarjo mengacungkan salam 2 jari di hadapan ribuan massa.
Di acara selawatan sekaligus deklarasi dukungan untuk Paslon 02 bertajuk 'Nderek Kiai' Prabowo Gibran pada Kamis (1/2) itu Gus Muhdlor mengajak santri dan masyarakat umum yang hadir untuk memilih Prabowo.
"Nderek kiai pilih Pak Prabowo. Menang sekali putaran!" Seru Gus Muhdlor sembari mengacungkan dua jari di tengah rintik hujan di antara ribuan massa berkaus 'Prabowo-Gibran Gemoy, Nderek Abah Kyai Ali'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Acara deklarasi untuk Prabowo-Gibran yang dibalut dengan selawatan itu memang digelar oleh KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali, pengasuh Ponpes Bumi Sholawat Sidoarjo yang sekaligus ayah Gus Muhdlor.
Turut hadir di acara itu adik ipar Gus Muhdlor sekaligus menantu Gus Ali, Fandi Akhmad Yani yang masih menjabat Bupati Gresik. Seketika acara itu jadi perhatian karena digelar di tengah pengusutan dugaan korupsi Rp 2,7 miliar di Sidoarjo.
Dengan terang-terangan di acara itu Gus Muhdlor menyampaikan bahwa yang layak untuk melanjutkan pembangunan di Indonesia setelah dipimpin 2 periode oleh Presiden Jokowi adalah Capres 02 Prabowo Subianto.
"Yang bisa melanjutkan, yang merepresentasikan. Yang menggambarkan Jokowi hari ini Pak Prabowo," kata Gus Muhdlor dalam orasinya, Kamis (1/2/2024).
Sebelumnya, pada Rabu pagi ketika penyidik KPK mendatangi rumah dinasnya, Gus Muhdlor yang baru saja memimpin Upacara HUT ke-165 Pemkab Sidoarjo mendadak sulit ditemui, termasuk oleh penyidik KPK.
Bahkan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi mengaku dirinya tidak mengetahui dengan pasti di mana Gus Muhdlor berada saat rumah dinas bupati digeledah KPK.
"Saya tidak tahu keberadaan Gus Bupati Sidoarjo, karena saya sendiri lagi banyak kegiatan," kata Subandi yang turut mengikuti Upacara Hut Pemkab Sidoarjo saat dihubungi detikJatim, Rabu.
Apapun langkah politik Gus Muhdlor, KPK akan tetap memeriksanya terkait dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo senilai Rp 2,7 miliar.
KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, Siska Wati sebagai tersangka pemotongan insentif ASN usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, pada Kamis (25/1/2024).
Dia diduga telah memotong insentif untuk ASN BPPD atas raihan target pajak BPPD senilai Rp 1,3 triliun pada 2023. Pemotongan dengan besaran antara 10%-30% tergantung insentif yang diterima ASN itu diduga untuk memenuhi kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.
Untuk melanjutkan penyelidikan kasus itu, KPK telah menyampaikan akan melakukan pemeriksaan terhadap sang bupati. Seperti disampaikan oleh Jubir KPK Ali Fikri kemarin.
"Dari informasi yang kami terima, besok (2/2) bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, Ahmad Muhdlor Ali, Bupati Sidoarjo," kata Ali dilansir dari detikNews.
Selain Gus Muhdlor, Ali menuturkan bahwa KPK juga akan memanggil saksi lainnya. Salah satunya Kepala BPBD Sidoarjo Ari Suryono.
Sedangkan, kemarin, KPK telah memeriksa sebanyak 6 orang saksi. Pemeriksaan itu telah dilakukan di Polda Jawa Timur.
Saksi yang telah diperiksa di antaranya ASN Pemda Sidoarjo Sulistiyono, Setya Handaka, Syaiful Rohman, Ninik Sulastri, Heri Sumaeko, dan Asisten Pribadi Bupati/Tenaga Harian Lepas di bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Pemkab Sidoarjo, Aswin Reza Sumantri.
(dpe/iwd)
