.webp)
Sistem pembayaran parkir nontunai di Surabaya mulai diterapkan hari ini, Kamis (1/2/2024). Ada 1.370 titik parkir, namun yang diberlakukan QRIS hari ini baru 322 titik dan sisanya bertahap.
Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya hari ini melaunching sistem pembayaran parkir nontunai di Jalan Tunjungan dan Embong Malang. Launcing itu menggandeng Paguyuban Jukir Surabaya (PJS) yang sebelumnya sempat menolak.
Kepala Dishub Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan, hari ini resmi diberlakukan parkir nontunai secara bertahap. Dalam masa transisi ini, pengguna jasa masih bisa membayar tunai atau dengan karcis sesuai tarif pada zonanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pagi ini kita memulai pembayaran non tunai parkir, harapannya berjalan lancar. Sejauh ini masih ada pengguna belum paham, untuk transisi kita kasih karcis dulu, sambil dievaluasi. Kami didukung seluruh jukir di Surabaya, harapannya untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan jukir," kata Tundjung saat ditemui detikJatim di Jalan Tunjungan, Kamis (1/2/2024).
Pada pelaksanaan pembayaran parkir nontunai QRIS hari ini diberlakukan di 322 titik parkir dari 36 ruas jalan di 10 kawasan. Kemudian ada 376 jukir dari total 2.300, 19 pejabat pengawas dan 752 petugas pendamping di titik parkir tersebut.
"36 Ruas jalan di antaranya Jalan Tunjungan, Embong Malang, Bubutan, Semarang, Genteng, Blauran, Tanjunganom, Kedungdoro, Tidar. Bertahap, karena jukir belum ada di lapangan, masih siang ini," ujarnya.
Pihaknya sesegera mungkin menerapkan pembayaran parkir nontunai di 1.048 titik parkir sisanya. Sehingga semua bisa merasakan pembayaran QRIS agar lebih mudah dan efisien.
Selain QRIS, ada metode nontunai lain dari Pemkot Surabaya. Yakni voucher yang bisa dibeli di UMKM hingga toko modern dan sistem langganan di gedung.
"Voucher belum jalan, baru QRIS dulu. Sekitar 1-2 minggu (voucher). Pake karcis bayar tunai ini transisinya. QRIS untuk voucher sudah dicetak, tapi perlu sosialisasi ada beberapa step," jelasnya.
Sementara Ketum PJS, Izul Fiqri sempat menolak sistem pembayaran parkir nontunai. Namun kini pihaknya setuju, karena sudah melakukan kesepakatan dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
"Harapan kami ingin menunjukkan jukir ini juga punya sumbangsih terhadap Surabaya. Selama ini ada penolakan karena kegelisahan dari jukir," kata Izul.
Dalam koordinasi dengan Wali Kota Eri, mereka sepakat menerapkan dengan tujuan kesejahteraan jukir Surabaya. Namun dalam beberapa hari penerapan akan terus didiskusikan.
"Catatan paling utama kesejahteraan jukir. 65/35 (sistem bagi hasil), 35% ke jukir itu yang memberatkan kami di awal. Tapi diskusi dan masukan sangat terbuka. Pemasukan jukir bervariasi, ada titik kecil yang sehari nggak sampe 100, ketika opsi 35% (bagi hasil) diberi jukir, maka untuk makan setiap hari pasti kurang. Opsi itu yang perlu didiskusikan terus menerus," pungkasnya.
(esw/fat)
