.webp)
Pembayaran parkir nontunai atau QRIS akan mulai diterapkan di 1.370 titik Surabaya mulai besok. Namun pembayaran parkir secara cashlsess ini tidak hanya bisa menggunakan QRIS. Pemkot Surabaya menyediakan sejumlah opsi agar masyarakat tidak perlu lagi membayar tunai ke jukir.
"Kebijakan kami, ada kartu berlangganan, ada voucher untuk pilihan bayar. Untuk menuju QRIS nggak bisa langsung grek (serempak). Dicoba QRIS juga nggak semua siap. Nggak semua punya m-Banking," ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat ditemui detikJatim di Balai Kota, Rabu (31/1/2024).
Eri memastikan bahwa besok secara serempak akan mulai diberlakukan sistem pembayaran parkir nontunai dengan berbagai pilihan pembayaran yang telah disediakan. Selanjunyta, pihaknya akan melakukan evaluasi 3 hari setelah pemberlakuan kebijakan baru ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirinya juga meminta Dishub Surabaya untuk terus melakukan pengawasan di tempat parkir. Tujuannya agar diketahui apakah warga memang sudah siap menggunakan QRIS atau masih memilih pembayaran secara tunai ke jukir? Dengan demikian, di kemudian hari bisa dipikirkan metode lain di kawasan itu.
Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini mengklaim bahwa baru-baru ini dirinya juga sudah menemui paguyuban jukir. Dalam pertemuan itu telah ada kesepakatan bahwa para jukir akan mematuhi kebijakan pembayaran nontunai yang akan diterapkan Pemkot.
Tidak hanya itu, di hadapan Eri para jukir juga sudah sepakat tidak akan menarik tarif di atas tarif parkir zona yang telah diterapkan Pemkot Surabaya, yakni tarif parkir motor Rp 2.000 dan parkir mobil Rp 5.000.
"Kita sudah sepakat, kita akan tetap jalan (pakai QRIS). Saya tidak ingin jukir dikatakan liar, bagaimanapun mereka ini saudara saya, wong Suroboyo. Masyarakat juga begitu, saya juga sampaikan ke jukir kalau nggak ada karcis jangan ditarik Rp 5.000, Rp 10.000, mana kebenarannya. Maka untuk membuktikan kejujuran itu, ayo jalan, dan Alhamdulillah mereka bisa menerima," jelasnya.
Setelah diberikan pengertian, Eri mengatakan bahwa jukir sudah sepakat dan menyadari keputusan Pemkot Surabaya. Nantinya akan dilihat siapa yang tidak siap, jukir atau warga.
"Sepakat (jukir), nanti kita lihat. Kalau ga sanggup ada pilihan, dia mau pakai uang monggo, QRIS monggo. Tapi kita lihat lagi, karena masukan banyak, voucher dan langganan. Karena tidak semua pakai QRIS, yang sepuh (lansia) ga punya QRIS butuh voucher dan langganan. Ini evaluasi yang harus kita lakukan, ga bisa dilakukan sekejab," pungkasnya.
(dpe/fat)
