.webp)
Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Namun, seluruh komisioner Panwaslu bersama pengawas kelurahan/desa (PKD) dan 5 staf kesekretariatan Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto mundur serentak. Ada apa?
Diketahui, surat pengunduran diri 14 orang tersebut sudah mereka sampaikan kepada Bawaslu Kota Mojokerto pada 26 Januari.
Berdasarkan salinan surat pengunduran diri yang diterima detikJatim, ada 14 orang komisioner, PKD, dan staf sekretariat Panwascam Kranggan yang mundur secara berturut-turut sejak 26 Januari 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengunduran diri itu diawali oleh Ketua Panwascam Kranggan Zen Arivin serta Anggota Panwascam Kranggan R Soetomo Cahyadi dan Dwi Karno, kemudian disusul para PKD semua kelurahan di wilayah Kecamatan Kranggan yang juga mengundurkan diri.
PKD yang mundur itu terdiri dari Panwaslu Meri, Bisri Mustofa; Panwaslu Jagalan, Sri Rismawati; Panwaslu Miji, Abdul Salam Ridho'i; Panwaslu Kranggan, Muflihur Rozzaq; Panwaslu Sentanan, Riska Widyadhana Zayyaniyah; Panwaslu Purwotengah, Irma Rachmaningtyas.
Tidak hanya itu, di hari yang sama, 5 staf sekretariat Panwascam Kranggan juga mengundurkan diri. Yakni Staf Teknik SDMO Ahmad Nur Qomari, Staf Teknis HP2H Widyasari, Staf Teknis PPPS M Rizqy Agung Nugroho, Staf Pendukung Dwi Apriyanto N, serta Staf Pendukung Agustinus Rama W.
"Kami mengundurkan diri atas nama pribadi, kami tidak melibatkan pihak mana pun untuk mengundurkan diri. Karena dinamika di Panwascam Kranggan, 6 PKD beserta 5 staf kesekretariatan terutama yang bukan ASN, mereka memilih mundur karena alasan-alasan pribadi yang objektif bagi mereka. Total yang mundur 14 orang," terang Soetomo yang sebelum mundur menjabat Anggota Panwascam Kranggan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat kepada wartawan di Kelurahan Meri, Selasa (30/1/2024).
Mundurnya 14 orang komisioner, PKD dan staf sekretariat tersebut menyebabkan pengawasan Pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Kranggan, terhenti. Kantor Panwascam Kranggan di Griya Permata Meri D-60, Kelurahan Meri, Kranggan, Kota Mojokerto terlihat sepi dan tertutup rapat.
Saat ini Pemilu masih pada tahap kampanye. Soetomo meyakini pengunduran dirinya bersama 13 orang lainnya dari Panwascam Kranggan tidak akan mengganggu jalannya Pemilu 2024.
"Kami yakin tidak (mengganggu Pemilu). Karena secara organisasi kami sudah disiapi pergantian antarwaktu (PAW). Kalau sudut pandang kami tidak akan mengganggu," jelasnya.
Salah satu alasan mereka adalah karena hubungan kerja yang tidak harmonis lagi dengan Bawaslu Kota Mojokerto.
"Pada intinya karena hubungan kelembagaan antara Panwascam Kranggan dengan Bawaslu Kota Mojokerto sudah kurang harmonis. Karena banyaknya perbedaan antara kebijakan Bawaslu dengan kebutuhan Panwascam Kranggan yang kami anggap tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan untuk support untuk pengawasan," terang R Soetomo.
Soetomo lantas menjelaskan hubungan kerja yang tidak harmonis antara Panwascam Kranggan dengan Bawaslu Kota Mojokerto yang menjadi alasan pihaknya mengundurkan diri. Ternyata faktor tidak harmonis tersebut terkait kebijakan anggaran.
"Khususnya terkait anggaran. Karena kami bergerak melakukan pengawasan, namanya logistik dukungan dari anggaran," cetusnya.
Ia mengambil contoh sewa komputer dan mebel untuk sekretariat Panwaslu Kecamatan Kranggan yang diambil alih Bawaslu Kota Mojokerto. Menurut Soetomo, anggaran untuk menyewa 2 jenis perlengkapan itu masing-masing Rp 1 juta per bulan. Sehingga untuk 12 bulan, total anggarannya Rp 24 juta.
Masalahnya, peralatan yang selama ini disewa Bawaslu Kota Mojokerto untuk sekretariat Panwascam Kranggan dinilai tidak sesuai kebutuhan. Menurut Soetomo, Bawaslu Kota Mojokerto tidak memberi ruang bagi Ketua Panwascam Kranggan untuk menyampaikan usulan terkait kebutuhannya di momen rapat.
"Kebutuhan kami ingin kesekretariatan bisa mobile dan terpenuhi satu-satu. Kami membutuhkan 3 laptop karena divisi kami dan staf teknis ada 3. Yang diberikan hanya 2 PC. Kalau bawaslu kota memepercayakan (sewa laptop dan mebel) kepada kami, kami siap untuk itu. Kalau tidak, kebutuhan kami agar dipenuhi," jelasnya.
Soetomo menambahkan, Panwascam Kranggan sudah menyampaikan keberatan atas kebijakan Bawaslu Kota Mojokerto dalam forum rapat. Namun, keberatan tersebut tidak direspons. Sehingga pihaknya 2 kali melayangkan surat kepada Bawaslu Kota Mojokerto.
"Akhirnya kami melayangkan surat 2 kali ke kota (Bawaslu Kota Mojokerto). Meskipun dinyatakan oleh kota tidak sesuai mekanisme. Surat itu kami tarik, waktunya saya lupa tanggalnya," ungkapnya.
Praktis hingga Selasa (30/1), tidak ada aktivitas apa pun di kantor Panwaslu Kecamatan Kranggan. Semua pintu kantor di Griya Permata Meri D-60, Kelurahan Meri, Kranggan, Kota Mojokerto itu tertutup rapat. Lampu di teras masih menyala padahal masih sore.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Dian Pratmawati enggan berkomentar ketika dikonfirmasi detikJatim ihwal mundurnya 14 orang komisioner, PKD dan staf sekretariat Panwaslu Kecamatan Kranggan. Namun, ia tidak membantah kalau 14 orang tersebut sudah melayangkan surat pengunduran diri.
"Saya belum bisa komen, kami bahas di internal dulu. Mohon maaf ya," tandasnya.
(hil/dte)
