.webp)
Sedikitnya 14 orang komisioner, pengawas kelurahan/desa (PKD), serta staf sekretariat Panwaslu Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto mengundurkan diri secara serentak. Salah satu alasan mereka adalah karena hubungan kerja yang tidak harmonis lagi dengan Bawaslu Kota Mojokerto.
"Pada intinya karena hubungan kelembagaan antara Panwascam Kranggan dengan Bawaslu Kota Mojokerto sudah kurang harmonis. Karena banyaknya perbedaan antara kebijakan Bawaslu dengan kebutuhan Panwascam Kranggan yang kami anggap tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan untuk support untuk pengawasan," terang R Soetomo Cahyadi yang sebelum mundur menjabat Anggota Panwascam Kranggan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat kepada wartawan di Kelurahan Meri, Selasa (30/1/2024).
Soetomo lantas menjelaskan hubungan kerja yang tidak harmonis antara Panwascam Kranggan dengan Bawaslu Kota Mojokerto yang menjadi alasan pihaknya mengundurkan diri. Ternyata faktor tidak harmonis tersebut terkait kebijakan anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Khususnya terkait anggaran. Karena kami bergerak melakukan pengawasan, namanya logistik dukungan dari anggaran," cetusnya.
Ia mengambil contoh sewa komputer dan mebel untuk sekretariat Panwaslu Kecamatan Kranggan yang diambil alih Bawaslu Kota Mojokerto. Menurut Soetomo, anggaran untuk menyewa 2 jenis perlengkapan itu masing-masing Rp 1 juta per bulan. Sehingga untuk 12 bulan, total anggarannya Rp 24 juta.
Masalahnya, peralatan yang selama ini disewa Bawaslu Kota Mojokerto untuk sekretariat Panwascam Kranggan dinilai tidak sesuai kebutuhan. Menurut Soetomo, Bawaslu Kota Mojokerto tidak memberi ruang bagi Ketua Panwascam Kranggan untuk menyampaikan usulan terkait kebutuhannya di momen rapat.
"Kebutuhan kami ingin kesekretariatan bisa mobile dan terpenuhi satu-satu. Kami membutuhkan 3 laptop karena divisi kami dan staf teknis ada 3. Yang diberikan hanya 2 PC. Kalau bawaslu kota memepercayakan (sewa laptop dan mebel) kepada kami, kami siap untuk itu. Kalau tidak, kebutuhan kami agar dipenuhi," jelasnya.
Soetomo menambahkan, Panwascam Kranggan sudah menyampaikan keberatan atas kebijakan Bawaslu Kota Mojokerto dalam forum rapat. Namun, keberatan tersebut tidak direspons. Sehingga pihaknya 2 kali melayangkan surat kepada Bawaslu Kota Mojokerto.
 Kondisi sekretariat Panwascam Kranggan, Kota Mojokerto yang kosong melompong. (Foto: Enggran Eko Budianto/detikJatim) |
"Akhirnya kami melayangkan surat 2 kali ke kota (Bawaslu Kota Mojokerto). Meskipun dinyatakan oleh kota tidak sesuai mekanisme. Surat itu kami tarik, waktunya saya lupa tanggalnya," ungkapnya.
Oleh sebab itu, 3 komisioner Panwascam Kranggan akhirnya kompak mengundurkan diri pada 26 Januari 2024. Pengunduran diri mereka diikuti semua pengawas kelurahan yang berjumlah 6 orang, serta 5 staf sekretariat Panwascam Kranggan di hari yang sama. 14 orang itu mundur serentak saat Pemilu kurang 2 pekan lagi.
Berdasarkan salinan surat pengunduran diri yang diterima detikJatim, 14 orang komisioner, PKD dan staf sekretariat Panwascam Kranggan mundur pada 26 Januari 2024. Pengunduran diri dilakukan Ketua Panwascam Kranggan Zen Arivin, serta Anggota Panwascam Kranggan R Soetomo Cahyadi dan Dwi Karno.
Disusul para PKD semua kelurahan di wilayah Kecamatan Kranggan juga mengundurkan diri. Yaitu Panwaslu Meri Bisri Mustofa, Panwaslu Jagalan Sri Rismawati, Panwaslu Miji Abdul Salam Ridho'i, Panwaslu Kranggan Muflihur Rozzaq, Panwaslu Sentanan Riska Widyadhana Zayyaniyah, serta Panwaslu Purwotengah Irma Rachmaningtyas.
Tidak hanya itu, di hari yang sama, 5 staf sekretariat Panwascam Kranggan juga mengundurkan diri. Yaitu Staf Teknik SDMO Ahmad Nur Qomari, Staf Teknis HP2H Widyasari, Staf Teknis PPPS M Rizqy Agung Nugroho, Staf Pendukung Dwi Apriyanto N, serta Staf Pendukung Agustinus Rama W.
Praktis hingga sore ini tidak ada aktivitas apa pun di kantor Panwaslu Kecamatan Kranggan. Semua pintu kantor di Griya Permata Meri D-60, Kelurahan Meri, Kranggan, Kota Mojokerto itu tertutup rapat. Lampu di teras masih menyala padahal masih sore.
Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Dian Pratmawati enggan berkomentar ketika dikonfimasi detikJatim ihwal mundurnya 14 orang komisioner, PKD dan staf sekretariat Panwaslu Kecamatan Kranggan. Namun, ia tidak membantah kalau 14 orang tersebut sudah melayangkan surat pengunduran diri.
"Saya belum bisa komen, kami bahas di internal dulu. Mohon maaf ya," tandasnya.
(dpe/iwd)
