.webp)
Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua PP Muslimat NU nonaktif Khofifah Indar Parawansa hadir dalam acara Harlah Muslimat NU Surabaya di Islamic Center, Jumat (26/1/2024). Khofifah sempat menyinggung soal hak pilih.
Khofifah menjelaskan, Muslimat NU biasa menggelar acara harlah NU di bulan Januari. Hal ini menepis anggapan Muslimat NU yang dikabarkan digerakkan untuk pemenangan paslon tertentu di Pilpres 2024.
"Kawan-kawan dari awal saya menyampaikan dari 12 Rabiul Akhir kalau pakai Hijriah sampai 29 Maret kalau pakai Masehi itu memang masa harlah. Jadi tidak ada sesuatu yang bikin berubah karena memang tergantung mau pakai Masehi atau pakai Hijriah," kata Khofifah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini sebetulnya kalau kita mau ambil Januari itu di tengah-tengahnya antara Hijriah dengan Masehi di tahun ini, karena Hijriah itu kan mundur 12 hari tiap tahunnya," tambahnya.
Khofifah menjelaskan, tema yang diambil dalam Harlah NU yang digelar Muslimat NU Surabaya adalah 'Membangun Ketahanan Pangan Keluarga Untuk Menguatkan Ketahanan Pangan Nasional'.
"Karena seiring dengan tiga tahun berturut-turut kita melakukan pengukuhan ibu asuh bagi anak yang terindikasi stunting itu hampir seluruh Indonesia. Bahkan, kita dapatkan MURI tahun lalu untuk penurunan angka stunting dan penurunan angka kematian ibu," jelasnya.
"Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Muslimat NU ini tetap menjadi bagian yang ikut berseiring dengan program strategis nasional seperti yang saat ini penurunan stunting," lanjutnya.
Soal pengarahan massa Muslimat NU di Pilpres, Khofifah menegaskan Muslimat NU tidak punya hak pilih.
"Muslimat NU sebagai organisasi kan tidak punya hak pilih, yang punya hak pilih adalah anggotanya. Jadi Muslimat NU tidak punya hak pilih, yang punya hak pilih adalah warganya, pengurusnya sebagai warga penduduk Indonesia, wis rek," tandasnya.
(abq/dte)
