.webp)
Sejumlah massa menggelar aksi damai dengan meluruk Kantor Wali Kota Blitar di Jalan Merdeka, Kamis (21/12/2023). Kegiatan ini untuk menyuarakan aksi lawan korupsi dan politik uang pada Pemilu 2024.
Selain itu, mereka juga meminta Pemkot maupun APH (aparat penegak hukum) di Blitar turut memberantas korupsi.
Pantauan detikJatim, puluhan orang yang mengatasnamakan diri sebagai Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) ini mendatangi Kantor Wali Kota Blitar. Mereka meminta Pemkot Blitar menjadi lembaga netral dan menyuarakan anti politik uang saat Pemilu 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya berorasi, massa juga membentangkan sejumlah poster yang berisi menolak politik uang hingga netralitas ASN Pemkot Blitar. Adapun salah satu poster bertuliskan "Pemilu 2024, ASN harus netral. Tolak Politik Uang. Pemilu Luber & Jurdil".
"Kami mendesak agar semua pihak melakukan perlawanan terhadap mafia peradilan dan mafia hukum. Apalagi tahun depan tahun politik, kami juga mendesak semua pihak untuk melawan dan menolak money politic (politik uang)," kata Koordinator Aksi, M Trijanto kepada awak media, Kamis (21/12/2023).
Menurut Trijanto, praktik politik uang dapat berdampak pada pemerintahan. Politik uang hanya untuk mendapatkan pemimpin yang hanya menunggu waktu untuk ditangkap oleh KPK atau aparat penegak hukum karena kasus korupsi.
"Kami juga sampaikan, siapapun yang terbukti bermain politik uang, ketika nanti kasusnya berjalan dan ada putusan dari pengadilan secara inkrah, maka kemenangannya bisa dibatalkan," terangnya.
Selain menolak adanya politik uang, massa juga meminta pejabat Pemkot Blitar menandatangani pakta integritas pemberantasan korupsi. Hal itu dilakukan agar Pemkot Blitar dapat serius dalam pemberantasan korupsi.
Sementara itu, Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono menemui peserta aksi damai ini. Priyo juga turut menandatangani pakta integritas pemberantasan korupsi bersama Plt Satpol PP Kota Blitar.
"Penandatanganan pakta integritas ini sebagai bentuk komitmen bersama agar Pemkot Blitar tidak mengulang lagi sejarah kelam dalam pemberantasan korupsi," tandas Priyo.
Setelah melakukan aksi di depan Kantor Wali Kota Blitar, para peserta aksi bergeser ke Kantor Kejaksaan Negeri Blitar dan Polres Blitar. Mereka melanjutkan aksi damai itu juga dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, pada 9 Desember 2023.
(hil/fat)
