.webp)
Pemkab Tulungagung mulai memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk belanja pembangunan. Pada masa uji coba terdapat 5 organisasi perangkat daerah (OPD) mulai melakukan penerapan.
Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno mengatakan implementasi kartu kredit pemerintah saat ini diterapkan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kecamatan Kauman.
"Kalau Kecamatan Kauman dipilih karena mewakili kecamatan-kecamatan. Supaya nanti Kecamatan lain bisa mencontoh dari yang dilakukan oleh teman-teman perangkat daerah yang kelima kemudian itu," kata Heru Suseno, Selasa (19/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengguna KKP, jelas dia, sebagai upaya penyempurnaan terhadap mekanisme pembayaran APBD menjadi lebih modern, menggunakan sistem non tunai.
Kartu kredit tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk pembayaran atau belanja pembangunan dengan batas maksimal Rp 200 juta salam sekali transaksi.
"Maksimal yang bisa dibelanjakan Rp 40 persen dari alokasi anggaran. Biasanya sebelum ada KKP ini kan kita menggunakan uang persediaan, uang persediaan itu terlalu banyak yang mungkin ngendon," jelasnya.
Heru menjelaskan dengan kartu kredit maka akuntabilitas keuangan pemerintah daerah akan lebih bagus. Sebab setiap transaksi dapat dengan mudah dilacak.
Nantinya pemerintah daerah akan melakukan pelunasan penggunaan KKP secara sekaligus melalui dana APBD yang telah tersimpan di bank.
Pada tahap awal, pihaknya memberikan pelatihan khusus kepada masing-masing perangkat daerah yang akan memanfaatkan KKP.
"Pemanfaatan KKP ada SOP-nya," imbuhnya.
Sementara Kepala BPKAD Tulungagung Galih Nusantoro berharap uji coba pemanfaatan KKP dapat dilakukan dengan baik, sehingga bisa mendorong percepatan penyerapan anggaran.
"Nah itu impresif karena kita belanja dulu bayar belakangan yang penting ada duitnya yang di persediaan, tentunya jadi cepat, misalkan di kayak PU konstruksi," kata Galih.
Proses penerbitan KKP tersebut harus melalui sejumlah tahapan, termasuk penentuan pemegang kartu hingga orang yang berhak memanfaatkan kartu kredit tersebut.
(hil/fat)
