.webp)
"Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah Undang-Undang dan itu sudah ada Undang-Undangnya. Dan dari semua partai yang ada pendukung pemerintah semua mendukung termasuk PKB, itu satu," ujar Bahlil usai menghadiri acara relawan Prabowo-Gibran di Surabaya, Minggu (2/12/2023).
"Yang kedua karena itu perintah Undang-Undang maka wajib pemerintah siapapun wajib akan melakukan IKN," tambahnya.
Bahlil kemudian menyindir ketidakikhlasan Anies soal proyek IKN. Dia justru mempertanyakan jiwa NKRI Anies Baswedan.
"Yang saya pertanyakan adanya ketidakhikhlasan salah satu capres-cawapres ketika IKN itu dipindah ke Kalimantan. Apakah mereka nggak menganggap Kalimantan itu bagian dari NKRI?" Jelasnya.
"Toh kalau memang itu (Anies) nggak pingin ya biarkan rakyat yang menilai, khususnya rakyat Kalimantan. Apakah capres-cawapres seperti ini ditempatkan seperti apa? satu," tambahnya.
Bahlil menegaskan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan sudah melalui banyak kajian yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo.
"Yang kedua pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu sudah melewati banyak kajian dan itu yang disebut Pak Jokowi membangun Indonesia sentris. Karena di situ titik tengah. Titik tengah di mana mendekatkan diri pada Sulawesi, Bali, NTT, Maluku, Papua dan Jawa juga dekat ke sana," jelasnya.
"Dan Surabaya itu sebagai pintu gerbang pengiriman seluruh logistik di kawasan timur. Dan ini adalah strategi dalam rangka menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru," lanjutnya.
Bahlil mempertanyakan dasar Anies yang koar-koar menyindir pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan.
"Jadi keliru menurut pandangan saya apa yang disampaikan oleh sekelompok orang tertentu bahwa pemindahan IKN tidak melahirkan pemerataan. Dari mana teorinya? Itu halusinasi kertas aja itu," ungkapnya.
Menurut Bahlil, Anies hanya pernah bekerja di Jakarta. Ia memahami Anies belum bisa bicara banyak soal Indonesia yang luas dari Aceh hingga Papua.
"Jadi sesungguhnya begini ini yang kita bicarakan negara dari Aceh sampai Papua, bicara negara tidak hanya Jakarta gitu loh. Jadi jangan hanya kita karena pengalaman Jakarta (pernah jadi Gubernur Jakarta), terus Jakarta aja terus," tegasnya.
"Bagaimana memimpin negara Indonesia dari Aceh sampai Papua dengan berbagai macam kultur, kemudian kondisi geografis, kemudian tingkat infrastruktur yang belum merata. Ini yang harus dimaknai sebagai bagian yang harus diperjuangkan oleh pemimpin siapapun itu," ujarnya.
(dpe/iwd)
