Fraksi Gerindra Usul Sekdaprov hingga Eks Kapolda Jadi Pj Gubernur Jatim

Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur mengusulkan sejumlah nama sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur. Nama yang diusulkan adalah Sekdaprov Jatim Adhy Karyono hingga mantan Kapolda Jatim Toni Harmanto.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim Hadi Dediansyah menyatakan, Fraksi Gerindra mengusulkan beberapa nama.

"Sesuai hasil rapat, Fraksi Gerindra muncul sejumlah nama. Ada Pak Adhy Karyono yang paling kuat di internal Gerindra," kata Hadi di Surabaya, Kamis (30/11/2023).

Selain Adhy Karyono, Hadi menyebut, ada juga nama Toni Harmanto. Selain itu, ada nama beberapa pejabat OPD Pemprov Jatim di antaranya Kepala Bappeda Jatim Yasin dan Kepala Bapenda Jatim Bobby Soemiarsono.

Caleg DPRD Jatim Dapil Surabaya ini menyebut, nama Adhy Karyono merupakan figur paling potensial yang paling mumpuni menjadi Pj Gubernur Jatim.

"Ini baru sikap fraksi ya. Nanti akan difinalkan saat paripurna sebagai usulan DPRD Jatim. Kami menekankan Pj itu sosok yang tahu Jawa Timur dan tahu persoalan utama Jawa Timur serta menjaga situasi kondusif di tahun Pemilu," jelasnya.

"Tentu paling berkompeten ya Pak Adhy, beliau sudah bersinergi di Jatim dengan legislatif dengan jajaran ASN. Secara pengalaman juga sudah cukup mumpuni sudah menjadi Sekdaprov Jatim 1 tahun lebih, tidak ada polemik juga. Beliau sudah memahami Jatim," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad yang juga Ketua Gerindra Jatim menyebut dua nama terkuat yang diusulkan Gerindra adalah Adhy Karyono dan Toni Harmanto.

"Yang terkuat dua nama. Tapi tiga nama masuk radar Fraksi Gerindra Jatim. Ada Pak Toni Harmanto, Pak Adhy, Pak Bobby. Tapi itu semua kan hak prerogatif Pak Presiden Jokowi," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Fauzan Fuadi menyatakan, pihaknya untuk sementara tidak mengusulkan nama Pj Gubernur Jatim. Sebab, banyak usulan dari daerah akhirnya tidak dipertimbangkan dan dipilih.

"Sementara ini belum berencana mengajukan usulan (calon Pj Gubernur), kami tidak usul nama. Dari sejumlah usulan dewan se-Jatim kemarin, memang berapa usulan yang akhirnya menjadi Pj bupati atau wali kota?," kata Fauzan.

Berkaca dari hal tersebut, Fauzan menyatakan Fraksi PKB DPRD Jatim untuk sementara abstain.

"Catatan saya kalau nggak salah hanya 3 usulan kabupaten atau kota yang diakomodir pemerintah pusat jadi Pj kabupaten atau kota di Jatim beberapa waktu lalu," jelasnya.

Fraksi PKB, lanjut Fauzan, tetap berharap agar figur yang nantinya dipilih sebagai Pj Gubernur Jatim bisa netral di Pemilu 2024. Figur yang netral ini, lanjut Fauzan, akan ikut menjamin pelaksanaan pesta rakyat di Jatim berlangsung adem, sejuk dan tentunya damai.

"Kami menolak figur titipan untuk pengamanan kepentingan tertentu dalam pemilu, baik pemilu legislatif maupun pilpres. Kalau ada figur dengan kualifikasi sebagaimana tersebut, yang netral ya maksudnya, maka siapapun dia Fraksi PKB pasti mendukung," pungkasnya.