.webp)
Ratusan warga Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro wadul ke anggota DPRD setempat. Mereka mempertanyakan dana kompensasi imbas tambang kapur dari PT Wira Bhumi Sejati (WBS).
Ratusan warga mendatangi gedung DPRD Bojonegoro dengan menumpang sejumlah kendaraan minibus. Dengan membawa beberapa poster protes hingga tuntutan, warga menyampaikan keluhan ke wakil ketua dewan dan anggota lainnya di ruang paripurna DPRD.
Korlap Aksi Warga Sumuragung, Afandi menuturkan pihaknya meminta anggota DPRD Bojonegoro untuk mengklarifikasi soal kompensasi dari PT WBS yang diberikan untuk warga melalui Pemdes.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama ini kami sebagai warga desa, dengan adanya perusahaan tambang ini kami tidak pernah mendapatkan kompensasi dan hanya mendapatkan beras antara 25 hingga 35 kilogram selama 6 tahun tambang itu beroperasi," keluh Afandi, Rabu (29/11/2023).
Warga juga meminta wakil rakyat bisa mengklarifikasi soal aliran dana sebesar Rp 7 miliar lebih dari PT WBS ke pemdes. Namun, yang tersalurkan kepada warga hanya berupa beras 25 kilogram, dan tak jelas kegunaan sisa uang lainnya.
Perwakilan warga ini mengaku selama ini telah berupaya mengklarifikasi kepada pihak Pemdes Sumuragung sebagai tuan rumah dimana operator tambang galian C itu beroperasi. Namun mereka mengaku tidak pernah diberikan jawaban.
"Waktu kami melakukan aksi di desa, pihak Pemdes tidak mau menjawab, terlebih ketika dalam posisi terjepit," ujar Afandi.
Afandi menambahkan masyarakat Sumuragung berharap persoalan kompensasi tidak berlarut-larut. Ini karena ia khawatir aksi warga bisa menjadi anarkis.
"Kalau itu diterus-teruskan, massa bisa anarkis. Kami juga tidak punya wewenang menekan Pemdes, maka kami ke sini (DPRD)," tutur Afandi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Sukur Priyanto menerangkan aduan terkait dana kompensasi tersebut sudah diterima pihaknya sekitar satu bulan lalu, para wakil rakyat yang menangani juga telah memanggil pihak desa untuk dimintai klarifikasi.
"Sebenarnya aduan itu sudah sejak sebulan yang lalu," terang Sukur Priyanto
Pemdes beserta perangkatnya yang hadir saat dipanggil DPRD tidak membawa data rinci, sehingga diminta agar membuat rincian pertanggung jawaban penggunaan dana kompensasi dari perusahaan. Namun mereka (Pemdes) berkilah bahwa penggunaan uang kompensasi sudah melalui musyawarah desa (musdes) tiap bulan.
"Sampai detik ini apa yang kami minta dari pihak Pemdes belum kami terima," kata Sukur.
(abq/iwd)
